Sengketa Pilkada Lamsel, Saksi Ahli Sebut KPU Langgar Sumpah Jabatan

Sidang perdana Musyawarah Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, Pasbalon Hipmi-Melin yang menggugat KPU. (foto: roni)
Bawaslu Lampung Selatan menggelar Sidang Sengketa Pilkada, Kamis (01/10/2020). (foto: roni)

LAMPUNG SELATAN-Saksi ahli Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), DR Budiono sebut pihak termohon (KPU Lamsel, red), melanggar sumpah jabatan karena tidak bisa menjamin hak konstitusi warganegara, untuk dipilih dan dipilih sesuai dengan amanat UU 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Republik Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Budiono
dalam kesaksiannya di Musyawarah Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang digelar Bawaslu di Negeri Baru Resort kabupaten setemoat, Kamis (01/10/2020).

“Didalam keputusan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara, jika ada frasa yang dihilangkan dan melakukan penafsiran sendiri merupakan bentuk pelanggaran sumpah jabatan. Karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah UU adalah MA, dan setingkat UU dan keputusan MK adalah MK sendiri,” jelasnya.

Menurut Budiono, kalau bicara hak asasi manusia, hak warga negara untuk dipilih dan memilih sudah ditegaskan dalam UUD menjadi tanggung jawab negara, secara luas termasuk penyelengara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP untuk memastikan pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia hak memilih dan dipilih.

“Saya hanya memberikan penegasan bahwa hak politik seseorang itu hanya bisa dicabut oleh pengadilan. Seperti dia dihukum pidana penjara, hak politik dia untuk dipilih hilang tapi hak politik dia untuk memilih menjadi tanggung jawab negara,” ujar Budiono.

Sebelumnya, dari pantauan sidang Musyawarah Sengketa Pilkada dengan pihak pemohon Pasbalon Hipni-Melin (Himel) dan pihak termohon KPU Lamsel dengan agenda pemeriksaan alat bukti digelar sekitar pukul 10.00 WIB.

Sempat diwarnai unjuk rasa, karena kesulitan untuk mengakses jalannya sidang, kembali Musyawarah Sengketa Pilkada ini diskors pada pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB dengan agenda menghadirkan saksi-saksi.

Dari pihak pemohon mengajukan 2 saksi ahli Hukum Tata Negara, DR Budiono SH. MH dan saksi ahli Pidana DR Edi Rifai SH.MH. Keduanya merupakan dikenal sebagai pakar hukum di Provinsi Lampung.

Sedangkan, pihak termohon meminta waktu hingga pukul 20.00 WIB untuk turut menghadirkan 2 orang saksi ahli. Alhasil, sidang musyawarah sengketa pilkada sekitar pukul 18.00 kembali diskors hingga pukul 20.00 WIB

“Sidang kembali diskors hingga pukul 20.00 WIB dengan agenda menghadirkan saksi ahli termohon,” kata Pimpinan Sidang Musyawarah, Hendra Fauzi didampingi Majelis Wazaki dan Khoirul Anam. (roni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *