LAMPUNG TENGAH — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lamteng, menilai akan ada persoalan serius dengan tidak dilaksanakannya APBD Perubahan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026.
Menurut Baroji, kondisi tersebut dinilai berdampak buruk terhadap sejumlah program dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran.
Ketua Fraksi Demokrat menegaskan, pemerintah daerah semestinya memiliki kesiapan untuk mengambil risiko dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Sebagai pemimpin Lampung Tengah, kita itu harus siap berkorban untuk masyarakat Lampung Tengah. Siap menerima konsekuensi, siap menerima risiko, siap capek,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).
Tidak terlaksananya APBD Perubahan 2026, sambung Baroji, menjadi persoalan serius karena kondisi masyarakat Lampung Tengah masih membutuhkan pembiayaan melalui anggaran perubahan.
“Kalau kita dengan berbagai alasan bahwa kita tidak bisa melaksanakan ini, tentu ini juga menjadi sebuah blunder yang kurang baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah,” katanya.
Ditegaskannya, bahwa setiap pelaksanaan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baroji menilai, ruang komunikasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan DPRD seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Fraksi Demokrat, menilai kondisi tidak adanya APBD Perubahan seperti saat ini merupakan persoalan yang serius dan disebut belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Lampung Tengah,” tandasnya
Dampak tidak adanya anggaran perubahan, menurutnya, dapat dirasakan pada berbagai sektor.
Tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun tunggakan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi juga sejumlah agenda dan program yang telah menjadi aspirasi masyarakat melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mencontohkan kebutuhan menghadapi potensi El Nino, seperti pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, revitalisasi embung, serta penyediaan sumur bor. Selain itu, terdapat pula kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah agenda lainnya kata Baroji, juga membutuhkan dukungan anggaran, termasuk kegiatan nasional seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta keikutsertaan kontingen Lampung Tengah dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung.(GUNAWAN).
