TULANG BAWANG BARAT – Penanganan kemacetan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Candra Mukti, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai menunjukkan perkembangan. Setelah Ketua DPRD Tubaba, Busroni, turun tangan menyoroti persoalan tersebut, jumlah kendaraan roda empat yang sebelumnya mengantre panjang kini terlihat jauh berkurang.
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi antrean di lapangan, volume kendaraan yang diduga melakukan praktik pengecoran BBM bersubsidi diperkirakan berkurang hingga 60 persen. Meski demikian, kondisi tersebut masih perlu dipantau untuk memastikan kemacetan tidak kembali terjadi.
Perkembangan ini menjadi langkah awal dalam penanganan persoalan yang sebelumnya mendapat sorotan DPRD Tubaba. Namun, Busroni menegaskan bahwa pengurangan antrean kendaraan tidak boleh membuat pengelola SPBU mengabaikan kewajiban memenuhi ketentuan perizinan dan fasilitas pendukung.
Ia meminta pihak SPBU Candra Mukti segera menaati dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) beserta fasilitas pendukungnya. Pemerintah Kabupaten Tubaba juga diminta segera menindaklanjuti proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Busroni menegaskan, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, DPRD Tubaba akan merekomendasikan pencabutan perizinan SPBU Candra Mukti.
Selain persoalan kemacetan, Busroni turut menyoroti dugaan praktik pengecoran BBM bersubsidi yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat. Ia meminta pengelola SPBU menertibkan kendaraan yang melakukan pengisian agar penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengisian harus menggunakan barcode yang sesuai dengan kendaraan. Ia juga menekankan batas maksimal pengisian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat sebesar 30 liter per hari, sebagaimana disampaikannya.
Busroni meminta pihak SPBU memaksimalkan pengawasan melalui kamera CCTV untuk memantau aktivitas pengisian dan mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Dishub Turunkan Tiga Personel
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tubaba, Ahmad Zulkifly, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Busroni untuk menindaklanjuti persoalan kemacetan tersebut.
Sebagai langkah konkret, Dishub Tubaba akan menurunkan tiga personel yang dipimpin Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Dalops), Yopan, untuk membantu mengurai arus lalu lintas di sekitar SPBU.
“Saya sudah komunikasi barusan dengan Pak Ketua. Besok ada anggota Dishub tiga orang dipimpin Kasi Dalops, Yopan, untuk membantu mengurai lalu lintas. Sekaligus kita minta pihak SPBU menyiapkan atau membeli water barrier untuk ditempatkan di lokasi tersebut,” ujar Zulkifly saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, penempatan personel dan fasilitas pendukung akan disesuaikan dengansituasi serta kondisi lalu lintas di lapangan.
Zulkifly berharap pengelola SPBU dapat bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan petugas yang diturunkan, termasuk mendukung pengaturan kendaraan agar antrean tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
“Kita lihat situasi dan kondisi di lapangan. Kita berharap pihak SPBU bisa kooperatif, membantu petugas yang diturunkan, serta bekerja sama dengan menurunkan petugas,” katanya.
Penanganan kemacetan SPBU Candra Mukti kini membutuhkan komitmen bersama antara DPRD, Pemkab Tubaba, Dishub, dan pengelola SPBU. Berkurangnya antrean kendaraan menjadi perkembangan positif, tetapi kepatuhan terhadap Andalalin, penyediaan fasilitas pendukung, dan pengawasan BBM bersubsidi tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
DPRD Tubaba menegaskan, penanganan persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pengaturan lalu lintas sementara. Pengelola SPBU harus memenuhi kewajibannya agar kemacetan tidak kembali berulang dan masyarakat dapat menikmati arus lalu lintas yang lebih tertib dan lancar. (Jim)
