Inspektorat Pesawaran: APBD 2021 Telah Diaudit BPK RI

PESAWARAN-Inspektorat Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Lampung, atas pelaksanaan APBD tahun 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Singgih Pebriantoro diwakili Sekretaris Inspektorat Aseva Bakhria, Selasa (31/05/2022).

Aseva mengatakan, Pemkab Pesawaran dalam pelaksanaan APBD 2021 telah berpedoman pada UU No: 17/2003, tentang pengelolaan keuangan negara, dan UU No: 15/2004,
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.

“Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan APBD 2021 telah dilakukan audit oleh auditor BPK RI Lampung, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuhnya.

Menurut Aseva, WTP yang diraih Pemkab Pesawaran merupakan, opini tertinggi dari standar keuangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan empat indikator yakni,
penyusunan laporan keuangan sesuai SAP, SPIP berjalan secara memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak terdapat kesalahan yang material dalam pelaksanaan APBD 2021.

Dikatakannya, dalam LHP BPK juga terdapat catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, dan disampaikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

“Sesuai surat Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Nomor 197/S/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, ada tindak lanjut LHP yang harus disampaikan, sebagai bentuk akuntabilitas entitas terhadap pengelolaan keuangan OPD,” imbuhnya.

Maka, kata, Aseva, penyajian temuan dalam LHP sudah merupakan penyajian temuan administratif dan dinyatakan telah selesai. Misalnya, pertanggungjawaban belanja makanan, dan minuman Sekretariat Daerah, sudah ditindaklanjuti dengan disetor ke kas daerah (Kasda) pada 28 April 2022,
biaya langsung personil jasa konsultan perencanaan, pengawasan, penyusunan dokumen survei dan analisis, serta kekurangan volume atas pekerjaan fisik juga telah ditindaklanjuti sebelum 12 Mei 2022.

“Semua tanda bukti Surat Tanda Setoran (STS), atas tindak lanjut temuan entitas (OPD) telah disampaikan, dan diterima oleh tim auditor BPK RI, sebelum LHP diserahkan pada 12 Mei 2022,” tandasnya. (Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *