TUBABA  

PT HIM Somasi Warga Penumangan, Minta Kosongkan Lahan 150 Hektare di Tubaba

TULANGBAWANG BARAT – PT Huma Indah Mekar (HIM) melalui tim kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada warga masyarakat yang menduduki lahan seluas kurang lebih 150 hektare di areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 27 milik perusahaan tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.

Melalui surat somasi bernomor 099/RHSP/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, perusahaan meminta warga segera meninggalkan dan mengosongkan lahan, termasuk membongkar bangunan serta tanaman yang berada di atas lokasi tersebut.

Ketua Tim Kuasa Hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., bersama tim dari RHS & Partners Law Firm memberikan batas waktu kepada warga hingga 21 November 2026untuk mengosongkan lahan secara sukarela.

Apabila hingga batas waktu tersebut warga tidak mengindahkan permintaan itu, pihak kuasa hukum menyatakan akan mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran bangunan serta tanaman yang berada di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Dalam surat somasi tersebut, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa PT HIM merupakan pemegang SHGU Nomor 27 dengan luas keseluruhan 2.064,573 hektare yang masih berlaku hingga 31 Desember 2035.

Kuasa hukum juga menguraikan sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan klaim perusahaan, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3054 K/Pdt/2010 tertanggal 30 Maret 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012 tertanggal 28 Februari 2013.

Selain itu, PT HIM mengklaim telah menyelesaikan persoalan pelepasan hak atas tanah seluas 150 hektare melalui kesepakatan dengan perwakilan masyarakat.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, pembayaran kompensasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sebesar Rp2 miliar kepada perwakilan 464 warga melalui Tim 13 berdasarkan Nota Kesepakatan tertanggal 2 Maret 2012.

Kedua, sebesar Rp7,5 miliar melalui Tim 31 berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Pelepasan Hak Atas Tanah Beserta Tanam Tumbuh di Atasnya antara masyarakat pemilik tanah dengan PT HIM.

Tim kuasa hukum turut merujuk Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mgl yang disebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam somasi, menyatakan sah Nota Kesepakatan 2 Maret 2012 beserta pembayaran-pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, surat somasi tersebut juga mengutip surat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9-U6/376/HK.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan secara sukarela melalui pembayaran telah dianggap selesai sehingga permohonan eksekusi tidak dapat dilanjutkan.

Atas dasar rangkaian dokumen dan putusan pengadilan tersebut, PT HIM melalui tim kuasa hukumnya menilai aktivitas pendudukan, penguasaan, penanaman, maupun pendirian bangunan di atas lahan yang diklaim perusahaan tidak memiliki alas hak yang sah.

Melalui somasi tersebut, perusahaan meminta masyarakat menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang menjadi objek somasi serta mengosongkannya secara sukarela sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Persoalan ini menjadi penting untuk mendapat perhatian, mengingat menyangkut klaim penguasaan lahan, kesepakatan pelepasan hak, serta putusan pengadilan yang dijadikan dasar oleh perusahaan.

Di sisi lain, keterangan dan tanggapan warga yang menerima somasi diperlukan untuk memperoleh gambaran berimbang mengenai duduk persoalan lahan seluas 150 hektare tersebut. (Jim)