Sengketa Lahan di Metro, Akhirnya Dilakukan Ukur Ulang

Unjukrasa sengketa lahan di Kota Metro. (foto: rudy)
Unjukrasa sengketa lahan di Kota Metro. (foto: rudy)

METRO-Aksi unjuk rasa Ormas GML Kota Metro terkait sengketa tanah antara Pemkot Metro dan Johan Efendi membuahkan hasil.

Dalam negoisasi antara Kantor Pertanahan dengan perwakilan pengunjuk rasa, disepakati dilakukan pengukuran ulang pada objek sengketa.

Ketua DPD GML Kota Metro, Slamet Riadi, dalam keterangan persnya menyebutkan, dalam negoisasi yang berlangsung di Kantor Pertanahan, disepakati dilakukan pengukuran ulang pada tanah yang menjadi objek sengketa.

“Disepakati, pengukuran ulang dilaksanakan Senin pekan depan,” kata Slamet Riadi. (12/09/2020).

Pihaknya meminta, pengukuran ulang dilakukan dengan menghadirkan pihak BPKAD, pemilik tanah, serta warga pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Johan Efendi. “Semua pihak yang terkait harus dihadirkan,” tandasnya.

Anggaran Sertifikasi

Sementara itu, dalam 9 point tuntutan terhadap persoalan-persoalan pada BPKAD Kota Metro, Ormas GML juga menyoal kegiatan sertifikasi tanah Pemkot Metro, serta sejumlah kegiatan lain yang meliputi, Kegiatan Sertifikai Tanah Pemerintah Kota Metro tahun 2018  sebesar Rp. 148.420.000,00 , Penyelenggaraan dan pelaporan bidang aset Rp161.086.000,00,  Kegiatan Penilaian dan Penjualan Barang Milik Daerah  senilai Rp225.771.500,00. Kegiatan rapat-rapat konsultasi keluar daerah Rp248.700.000. kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan asset barang milik daerah Rp. 76.000.000,00.

Kemudian, kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Metro tahun 2019 senilai  Rp143.000.000,00, serta Penyelenggaraan dan Pelaporan Bidang Asset Rp100.000.000,00.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kegiatan yang menelan anggaran fantastis,” ucap Slamet Riadi.

Tak hanya itu, Ormas GML juga memberikan catatan raport merah kepada kinerja BPKAD Kota Metro, dengan adanya Temuan BPK RI tahun 2019 berkaitan dengan honor bendahara dan pelaksana kegiatan OPD se-Kota dengan dugaan nilai kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar.

“Atas carut marutnya persoalan-persoalan tersebut, kami mendesak agar Kepala BPKAD Kota dievaluasi atau dicopot dari jabatannya,” ungkapnya. (rdy/rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *