PROVINSI

Boleh Mudik Lebaran, Tapi PNS Harus Lakukan Ini

BANDAR LAMPUNG-Pegawai Sipil Negara (PNS) di lingkungan Pemprov Lampung maupun kabupaten/kota mendapatkan kabar baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik lebaran.

PNS yang diizinkan pergi ke luar kota diimbau untuk memerhatikan empat hal yang sudah ditentukan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Walaupun sebelumnya Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melarang PNS mudik lebaran. Berdasarkan SE Gubernur Lampung diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus diesease (COVID-19) selama Ramadhan dan Libur Idul Fitri tahun 2021 di Provinsi Lampung.

Tetapi meski demikian, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo tetap memperbolehkan PNS mudik lebaran dengan memerhatikan empat hal. Yakni pertama, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kedua, peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.

Kemudian, yang ketiga, PNS perlu memerhatikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keempat memerhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Mereka terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.(*/Ayu)

Comment here