LAMPUNG SELATAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi capaian perbaikan Tltata kelola Monitoring Control for Prevention (MCP), di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).
Pasalnya, progres perbaikan tata kelola Pemkab Lamsel sampai dengan triwulan kedua tahun 2021 sebesar 38,39%. Angka itu, menempatkan Pemkab Lamsel berada diperingkat ke-2 dari 16 pemerintah daerah di Lampung.
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Kabupaten Lamsel tahun 2021, dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang tercakup di delapan area intervensi dalam aplikasi MCP.
Apresiasi itu, disampaikan Yudhiawan pada rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi triwulan II MCP KPK RI dalam pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 secara virtual, Senin (30/8/2021).
Rakor monitoring dan evaluasi melalui zoom meeting itu, dihadiri Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK Nana Mulyana, dan dipandu oleh Person In Charge (PIC) Wilayah Lampung, Nindyah Sunardini.
Sementara, Bupati Lamsel, Nanang Ermanto didampingi Sekdakab Thamrin bersama Kepala OPD mengikuti kegiatan tersebut, di Aula Sebuku rumah dinas bupati (Rumdisbup) kabupaten setempat.
Yudhiawan mengatakan, capaian MCP Kabupaten Lamsel sampai dengan 27 Agustus 2021 sebesar 38,39%.
Menurutnya, capaian itu sudah cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya yang sampai triwulan kedua hanya dibwah 10%.
“Kami apresiasi,mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan sampai 15 Desember atau akhir tahun 2021. Kalau bisa mendekati 100%,” ujar Yudhiawan.
Ia mengatakan, MCP menjadi parameter KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi delapan area yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah,.dan Tata Kelola Dana Desa.
Namun Yudhiawan mengingatkan, nilai tinggi dalam indikator MCP bukan jaminan suatu daerah bebas dari tindak korupsi. Karena, nilai tinggi MCP hanya modal minimal untuk mengurangi potensi korupsi di masing-masing daerah.
“Capaian MCP tinggi, tidak menutup kemungkinan jika terjadi korupsi di daerah, bisa saja nanti terjadi Lamsel,” tukasnya.
Terkait capaian MCP, Bupati Nanang menjelaskan, capaian progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Kabupaten Lamsel tahun 2020 pada perbaikan tata kelola pemerintahan adalah sebesar 63,66%.
Dari delapan area intervensi kata Nanang, nilai tertinggi adalah pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 95,2% dan nilai terendah adalah pada area Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 28,6%.
“Pencapaian di tahun 2020 tersebut kami jadikan bahan evaluasi perbaikan di tahun 2021. Sampai triwulan kedua tahun 2021 ini, capaian progres Perbaikan Tata Kelola Pemkab Lamsel sebesar 38,39%,” jelasnya.
Ia menyebut, capaian masing-masing area intervensi itu pada triwulan kedua per 30 Agustus 2021 yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 36,11%, Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 56,30%, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 41,49%.
Kemudian, Pengawasan APIP 11,55%, Manajemen ASN 1,33%, Optimalisasi Pajak Daerah 48,55%, Manajemen Aset Daerah 57,42%, serta Tata Kelola Dana Desa 49,95%.
“Atas capaian itu, kami berkomitmen melakukan berbagai upaya pada triwulan 3 dan 4 agar terjadi peningkatan capaian untuk seluruh area intervensi. Terutama pada area intervensi yang capaiannya masih rendah. Tentunya kami mengharapkan bantuan fasilitasi dan bimbingan teknis dari Satgas Pencegahan Korupsi Korwil II KKP,” tukasnya.
Nanang juga berharap, segala upaya yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Pemkab Lamsel. (Lim)
