LAMPUNG UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Romli pimpin sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021. Rabu (22/9/2021).
Paripurna tersebut turut diikuti oleh Wakil Ketua I, Madri Daud, Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dan Wakil Ketua III, Joni Saputra bersama anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dan turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Sekdakab Lampura Lekok dan Forkopimda Kabupaten setempat.
Menanggapi hal pengesahan tersebut Ketua DPRD Lampung Utara Romli menyampaikan harapan bila program yang telah disahkan tersebut kelak tidak ada lagi refokusing sehingga bila hal tersebut tidak terjadi, apa yang telah dianggarkan dan yang telah menjadi program yang telah dibahas dalam RAPBD, dapat terimplementasi dan terwujud menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung Utara.
Berkenaan dengan hal tersebut Bupati Lampura Budi Utomo sampaikan rasa syukur, dimana seluruh rangkaian pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2021 telah dapat terselesaikan.
“Pekenankan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada segenab Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, mengkritisi dan membahas secara seksama bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, baik di Badan Anggaran, Komisi, Fraksi maupun perorangan Anggota DPRD, demi kesempurnaan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021,” kata Budi dalam sambutannya pada acara tersebut.
Diketahui, rancangan perubahan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini juga memuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di atur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.
Pada rangkaian acara tersebut, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampura Nurdin Habim menyampaikan bilamana rancangan Perubahan KUA APBD tahun anggaran 2021, dilakukan karena adanya perubahan asumsi penerima sehingga berpengaruh kepada asumsi belanja, penyesuaian dilakukan guna tetap menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 ini memuat prioritas dan pagu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. (*/ica/dra)
