BANDAR LAMPUNGDAERAHHUKUMNASIONALPROVINSI

Rp32,4 Miliar Barang Ilegal Dimusnahkan di Pelabuhan Panjang

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berdialog dengan petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung saat pemusnahan barang ilegal, Selasa (28/09/2021). (foto: adpim)

BANDAR LAMPUNG-Sejumlah barang ilegal yang mencapai Rp Rp32,4 miliar dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Bandar Lampung.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menghadiri langsung pemusnahan barang ilegal yang dilakukan, di Container Freight Station (CFS) Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Selasa (28/09/2021).

Barang ilegal yang dimusnahkan itu, hasil penindakan petugas KPPBC selama tahun 2020 sampai dengan Mei 2021 dengan total nilai barang sebesar Rp32,4 miliar dengan potensi kerugian negara yang dicegah apabila beredar sekitar Rp20,19 miliar.

“Saya mengapresiasi pemusnahan barang ilegal ini, dan merupakan wujud sinergi antara Pemprov Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Gubernur Arinal.

Adapun barang yang dimusnahkan berupa 29,6 juta batang rokok ilegal, 1.233 botol/kaleng minuman keras ilegal, 1.000 pcs parfum, 164 pcs laptop bekas, 6.007 pcs/set/karton kosmetik, 56 Karton T-shirt dan tablecloth, 5 unit air soft gun, stun gun, dan busur, 134 pcs sex toy, 4 pcs majalah porno, 34 bungkus benih tanaman, 610 pcs/botol obat-obatan, dan 1.023 pcs lain-lain.

Arinal menjelaskan, Pemprov Lampung dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung telah bersinergi dalam berbagai kegiatan, khususnya mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung.

Dikatakannya, sinergi dan kordinasi antara Pemprov Lampung dan Bea Cukai, di bidang penegakan hukum dalam rangka memberantas dan mengurangi peredaran rokok illegal.

Selain itu, kata Arinal, juga dilakukan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau melalui kegiatan operasi pasar bersama, pengumpulan informasi barang kena cukai illegal serta sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Ia berharap dengan penegakan hukum, dan sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang impor ataupun ekspor, dan barang kena cukai ilegal khususnya di wilayah Lampung yang selaras dengan program pemerintah.

Menurut Arinal, Tmtujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Lampung terhadap barang-barang berbahaya. Juga menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif, serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lampung.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, Esti Wiyandari menjelaskan, salah satu institusi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara untuk biaya pembangunan.

Kemudian, lanjutnya, memiliki tugas dan fungsi sebagai Community Protector dalam berperan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai, berupa mencegah beredarnya barang-barang ilegal. (Ron/*)

Comment here