BANDAR LAMPUNG-Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung melakukan rapat dengar pendapat (RDP) Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD tahun 2022 dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Selasa (02/11/2021).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Yuhadi dihadiri
anggota komisi, dan Plt Kadishub, Socrad Pangandanu, serta staf lainnya.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi III Handri Kurniawan menyatakan, Dishub tidak ada inovasi dalam pendataan lalulintas dan transportasi umum.
Ia menilai Dishub Kota Bandar Lampung, stagnan alias jalan ditempat.
“Dishub nggak ada terobosan sama sekali, dalam penataan dan juga untuk implementasi perda transportasi. Bagaimana kedepan, padahal ide-ide transportasi umum ini sangat ditunggu masyarakat banyak,” ujar Handri.
Politisi PKS ini mengingatkan, Dishub jangan hanya berdiam dan seolah menikmati penarikan retribusi dari 6 terminal di Kota Bandar Lampung, retribusi KIR, Parkir dan lainnya.
“Dishub stagnan, tidak ada inovasi untuk kemajuan transportasi pelayanan publik. Dishub jangan merasa keenakan, ambil duit dari terminal, parkir dan KIR. Cobalah ada inovasiz saya yakin nanti kedepan ada penambahan anggaran jika ada program unggulan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kadishub Bandar Lampung, Socrad Pringandanu menjelaskan, kedepan pihaknya mencoba akan menghidupkan lagi transportasi umum, merangkul pihak ke tiga dan akan berkoordinasi dengan Organda.
“Kami memang ada niatan, untuk menghidupkan lagi angkutan umum, karena angkutan umum ini yang ditunggu masyarakat,” ujarnya.
Menurut Socrad, kedepan Dishub akan lebih aktip dan mencari inovasi program unggulan utamanya yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Tahun depan, kami akan meningkatkan tarif tertibusi Uji KIR mobil besar, dan kecil dengan tarif yang berbeda, tidak sama sehingga ada peningkatan PAD dari sektor uji KIR. Kalau trayek baru belum tercover anggaran, namun ada kalau untuk pengentasan kemacetan lalu lintas,” tukasnya.
Dijelaskan Socrad, untuk pagu anggaran Dishub dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp27 miliar lebih. Dengan rincian, Rp13 miliar untuk belanja operasional gaji pegawai, dan tunjangan.
Kemudian, lanjutnya, belanja tambahan penghasikan ASN senilai Rp3 miliar, Belanja gaji pokok pegawai Rp8 miliar, dan Rp7,8 miliar untuk honorer, pegawai PTHL dan Kamtur jalan.
“Jumlah ASN di Dishub 160 orang, dan tahun 2021 ada 322 honorer,” tandasnya. (ron)
