MESUJI-Bupati Mesuji, Saply Th membuka kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mesuji Indah dan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Nonformal berbasis Desa, di aula Gedung Perpustakaan dan Arsip kabupaten setempat, Rabu (18/05/2022).
Dalam kegiatan tersebut, hadir Sekdakab Syamsudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Andi S Nugraha, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh Camat, dan Kepala lembaga PKBM se-Kabupaten Mesuji.
Bupati Mesuji Saply menyampaikan, bahwa faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang.
“Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah indeks pendidikan,” ujarnya.
Sebab, menurut Bupati Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya.
Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semaikin tinggi pula indeks IPM.
Bupati menilai kegiatan ini merupakan proses gerakan pendidikan kesetaraan atau nonformal, berbasis desa untuk meningkatkan IPM bidang pendidikan di Kabupaten Mesuji.
Sehingga, dengan kegiatan ini juga diharapakan dapat memecahkan masalah yang luar biasa ini yaitu dapat meningkatkan IPM Kabupaten Mesuji.
Khususnya pada bidang pendidikan, dengan adanya kegiatan gerakan pendidikan Kesetaraan atau non formal berbasis desa ini akan menumbuhkan langkah yang bermanfaat.
“Guna mecahkan masalah dan hambatan yang terjadi dalam kegiatan meningkatkan IPM Kabupaten Mesuji,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Mesuji Andi S Nugraha menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah proyek perubahan percepatan gerakan pendidikan Kesetaraan atau Non formal berbasis Desa di Kabupaten Mesuji.
“Sedangkan untuk tujuannya sendiri dapat meningkatkan kesadaran, motivasi dan komitmen masyarakat betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi menyebut ada output dari kegiatan ini diharapkan dapat terjalinnya kerja sama antara Disdikbud Mesuji dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mesuji terkait pelaksanaan pendidikan non formal usia di atas 18 tahun.
Lalu untuk jangka menengahnya sendiri, dapat teranggarkannya di Pemerintah Desa perihal dana bantuan atau subsidi untuk masyarakat diatas usia 18 tahun.
“Yang akan mengikuti pendidikan kesetaraan atau non formal,” ucapnya.
Sedangkan, untuk jangka panjangnya sendiri dapat meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Sehingga ada peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji.
“Untul outcomenya sendiri dapat terfasilitasinya pendidikan kesetaraan bagi anak yang berusia 18 tahun ke atas, dan teroptimalkannya tujuan dari keberadaan SKB maupun PKBM dalam rangka percepatan kenaikan indeks pendidikan di Kabupaten Mesuji,” tandasnya. (Mis)
