JAKARTA – Pj.Bupati Mesuji Drs. Sulpakar, Tandatangani perjanjian kerjasama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Aula Cakti Buddhi Bakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (22/08/2023).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Komang Sutiaka yang mendampingi Pj Bupati Mesuji menjelaskan Perjanjian tersebut antara Pemkab Mesuji dan juga Kepala Daerah di Indonesia dengan Ditjen Pajak Ditjen Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah.
“Penandatanganan perjanjian dilakukan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia,” jelas Komang.
Dijelaskannya kerjasama ini dilakukan dalam hal pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dalam konteks kerahasiaan data perpajakan, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas wajib pajak.
“Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam bidang perpajakan serta mendorong Pemda dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah,” imbuhnya.
Sementara itu dalam sambutannya Direktur Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti Menyampaikan bahwa terkait penerimaan pajak baik pusat dan daerah memang tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah di seluruh indonesia.
“Memang kerjasama ini saling melengkapi dan saling memberi baik dari kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Keuangan masing masing yang membutuhkan data dan informasi, saat ini pemda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah pusat,” terangnya.
Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa antara pusat dan daerah bertugas mengumpulkan pajak baik pusat dan daerah guna membiayai kegiatan yang ada di daerah.
“Kita tau karena sumber pajak tentunya ada di daerah masing masing untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengawasan wajib pajak,” ungkapnya.
Sulpakar setelah menandatangani perjanjian PKS menyampaikan bahwa ke depan agar dapat lebih mengoptimalkan kebutuhan data obyek pajak yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dan tentunya target Peningkatan PAD akan semakin maksimal karena adanya kolaborasi antara kabupaten dengan Ditjen Pajak.
“Ini akan terus bersinergi dalam melakukan pendataan, pemungutan yang maksimal serta pelaporan yang baik sesuai dengan perundangan undangan yang ada,” urainya.
Sebab menurut Sulpakar apabila Penerimaan Pajak Pusat Besar maka DBH Melalui Transfer ke daerah juga akan semakin besar, selain itu harapannya kita bersama sama dapat melakukan pengawasan serta sosialisasi kepada wajib pajak serta dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak.
“Harapanya sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah, karena penandatanganan PKS ini juga disaksikan Deputi bidang pencegahan dan monitoring komisi pencegahan Korupsi atau KPK,” pungkasnya. (Mis)
