MESUJI  

KPU Pastikan Kursi DPRD Mesuji Tetap 30, Pemisahan Dapil Pancajaya Belum Memenuhi Syarat

MESUJI —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji memastikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Mesuji pada Pemilu mendatang tetap 30 kursi, tidak ada penambahan.

“Ya, berdasarkan data Semester I Tahun 2026 dari Disdukcapil, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji masih di angka 247.478 jiwa,” jelas Ketua KPU Mesuji Samingan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Saat ini Kabupaten Mesuji memiliki 7 kecamatan yang terbagi dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil). Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Panca Jaya menginginkan wilayahnya berdiri sendiri sebagai Dapil, tidak lagi bergabung dengan Kecamatan Simpang Pematang.

“Ada beberapa tokoh masyarakat dari Kecamatan Panca Jaya yang sudah menyampaikan ke KPU. Mereka minta Panca Jaya jadi Dapil sendiri dan tidak satu Dapil dengan Simpang Pematang,” ungkap Samingan.

Menurutnya, KPU bisa mengusulkan pemisahan Dapil ke KPU RI, namun harus dengan dasar dan data yang valid, salah satunya jumlah penduduk minimal sekitar 24 ribu jiwa. Sementara Kecamatan Panca Jaya saat ini baru memiliki sekitar 21 ribu jiwa.

“Untuk pemisahan Dapil, KPU harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan partai politik. Berdasarkan data, Panca Jaya pada Pemilu mendatang setidaknya harus ada penambahan penduduk di atas 3.000 jiwa untuk bisa dipecah menjadi Dapil sendiri,” terangnya.

Dasar Hukum: Kursi Belum Bisa Bertambah

Yaitu Soal Jumlah Kursi: UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 191

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi berdasarkan jumlah penduduk, dengan rincian:

– Sampai 100.000 jiwa: 20 kursi

– 100.001 – 200.000 jiwa: 25 kursi

– 200.001 – 300.000 jiwa: 30 kursi

– 300.001 – 400.000 jiwa: 35 kursi, dan seterusnya hingga 55 kursi

“Karena penduduk Mesuji masih 247.478 jiwa, maka masih masuk rentang 200.000 – 300.000 jiwa. Artinya secara hukum kursinya tetap 30, tidak bisa ditambah,” tegas Samingan.

Soal Pemisahan Dapil: UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 185, 192, dan 195

Penataan Dapil DPRD kabupaten/kota wajib memenuhi 7 prinsip dalam Pasal 185, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

“Pasal 192 ayat (2) menegaskan, alokasi kursi per Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi,” urai Samingan.

Ia menggambarkan hitungan yang membuat Panca Jaya belum memenuhi syarat:

Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Mesuji = 247.478 jiwa : 30 kursi = sekitar 8.249 jiwa per 1 kursi.

Jika Panca Jaya ingin berdiri sendiri sebagai 1 Dapil, minimal harus mendapat 3 kursi. Artinya, minimal butuh penduduk sekitar 3 x 8.249 = 24.747 jiwa.

“Saat ini Panca Jaya baru 21 ribu jiwa. Jadi masih kurang sekitar 3.000 sampai 3.700 jiwa lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Pasal 195 menegaskan penyusunan dan penetapan Dapil DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh KPU. KPU kabupaten/kota hanya menyusun rancangan, melakukan uji publik, menerima masukan masyarakat dan partai politik, lalu mengusulkan ke KPU RI untuk ditetapkan. Ketentuan teknisnya diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2023.

“Selama jumlah penduduk Mesuji belum melewati 300.000 jiwa, kursi DPRD tetap 30. Dan selama penduduk Panca Jaya belum memenuhi hitungan minimal 3 kursi, Panca Jaya belum bisa dipisah menjadi Dapil sendiri. Semua harus menunggu tahapan Pemilu dan penetapan resmi dari KPU RI,” pungkasnya. (Mis)