PESAWARAN-Kapolres Pesawaran, bersama pejabat utama (PJU) Polres Pesawaran Polda Lampung melakukan monitoring dan pengamanan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kabupaten Pesawaran, Jumat (02/09/2022).
Kapolres menyampaikan kegiatan monitoring pendistribusian serta stock BBM di SPBU Kecamatan Gedong Tataan ini untuk memastikan persediaan BBM dan sekaligus koordinasi dengan pemilik SPBU agar jangan sampai ada penyalahgunaan terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Oleh karena itu, tidak boleh terjadi penimbunan dalam bentuk apapun di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrian yang cukup panjang untuk mengisi BBM.
Menurutnya, selain memberikan pengamanan dan edukasi kepada masyarakat dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat baik di setiap SPBU maupun di wilayahnya yang ada pertashop.
Monitoring ini Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pesawaran dan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menanggapi rencana penyesuaian harga BBM oleh pemerintah.
Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo Widodo SIK mengatakan, dari monitoring tersebut juga dilakukan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) terhadap karyawan di 3 SPBU terkait rencana kenaikan BBM.
“Pembinaan dan penyuluhan (binluh) terhadap karyawan SPBU ini diberikan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” kata Kapolres usai monitoring SPBU Gedong Tataan, SPBU Taman Sari dan SPBU Kurungan Nyawa.
Dari hasil monitoring, Kapolres tidak ditemukan indikasi penyimpangan maupun antrian panjang kendaraan yang hendak membeli BBM subsidi dari hasil pengecekan dilokasi tersebut.
“Sementara untuk saat ini harga BBM masih normal, karena stok BBM di SPBU tersedia dan aman,” ujar Kapolres didampingi tokoh adat dan masyarakat setempat.
Setelah itu, Kapolres memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menimbun BBM, tidak panik buying dalam jumlah besar, tentunya akan ada bantalan dan bantuan sosial bila ada kenaikan BBM dari pemerintah.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah terkait narasi-narasi publik yang akan di blast sehingga tidak membuat panik, tidak menyulut emosi publik, bersifat positif,” ungkapnya.
Menurut Kapolres, ada beberapa hal Preemtif itu tentu dilakukan dengan langkah-langkah melalui sosialisasi secara masif terkait kebijakan bantalan sosial sebagai mitigasi penyesuaian harga BBM.
“Antisipasinya dengan gencarkan penyelenggaraan FGD, Seminar, Talkshow dll, melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk menyampaikan situasi dan pertimbangan yang melandasi kebijakan kenaikan harga BBM,” jelas Kapolres.
Kapolres menambahkan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan bantalan sosial sebagai alternatif penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, maupun dalam ruang digital oleh humas-humas jajaran sebagai kontra narasi yang bersifat Provokatif dan Hoax.
“Terutama Preemtifnya penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki basis massa untuk mengalihkan aksi-aksi unjuk rasa dengan kegiatan dialogis yang edukatif,” pungkasnya. (Indra/*)
