TULANG BAWANG BARAT – Seorang tokoh masyarakat Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas perkebunan di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektare di kawasan Umbul Bakung Nyelai yang sebelumnya menjadi objek sengketa tanah LSD.
Tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan tersebut mengatakan, imbauan itu penting untuk dipatuhi seluruh pihak guna menghormati hasil fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tubaba yang telah menghasilkan kesepakatan final.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah LSD Bandar Dewa tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 1 September 2026. Salah satu poin kesepakatannya secara tegas menyebutkan bahwa lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Pemerintah Tiyuh Bandar Dewa, untuk menjadi aset tiyuh.
“Karena persoalan ini sudah difasilitasi pemerintah daerah dan telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas perkebunan di atas lahan tersebut. Kita harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat,” ujarnya.
Ia menilai, kepatuhan terhadap hasil kesepakatan menjadi hal penting agar tidak muncul persoalan baru yang berpotensi memicu perselisihan maupun konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut tetap terjaga.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat secara luas.
“Jangan sampai persoalan ini kembali memunculkan gesekan. Kita ingin suasana tetap aman, hubungan antarmasyarakat tetap baik, dan hasil kesepakatan yang sudah difasilitasi pemerintah dapat dihormati bersama,” tambahnya.
Ia juga berharap Pemerintah Tiyuh Bandar Dewa bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut, sehingga status lahan sebagai aset tiyuh memperoleh kepastian dan tidak kembali menimbulkan polemik.
Imbauan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mengedepankan musyawarah, menjaga kondusivitas, serta menghormati hasil penyelesaian yang telah ditempuh melalui fasilitasi pemerintah daerah. (*)
