Tanggamus Lampung – Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus untuk membantu memperbaiki rumah warga yang rusak akibat tertimpa pohon kelapa tumbang di RT 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung, hingga kini belum juga terealisasi.
Padahal, bantuan tersebut sebelumnya sudah dijanjikan akan turun dalam waktu tiga hingga empat hari setelah kejadian.
Dua warga terdampak, Sudirman (46) dan Yuliana (47), kini masih harus bertahan di tengah kondisi rumah yang rusak parah. Sudah sepekan berlalu sejak bencana terjadi, namun bantuan perbaikan yang dinantikan belum juga mereka terima.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keseriusan dan kecepatan respons Pemkab Tanggamus dalam menangani warga yang menjadi korban bencana.
Saat ditemui di lokasi rumahnya, Sudirman mengaku kecewa karena janji bantuan yang disampaikan sejumlah perwakilan Pemkab Tanggamus saat meninjau lokasi belum menunjukkan realisasi.
“Waktu bapak-bapak dari Pemda Tanggamus datang ke sini, mereka berjanji akan ada bantuan perbaikan rumah kami. Katanya bantuan akan turun tiga sampai empat hari setelah bencana. Tapi mana, sudah seminggu bantuan belum juga turun,” ungkap Sudirman.
Kondisi rumah Sudirman saat ini sangat memprihatinkan. Bagian atap seng, serta struktur depan dan tengah rumah yang terbuat dari potongan kayu dan tripleks, hancur setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang.
Untuk sementara, bagian atap rumah hanya ditutup menggunakan terpal pemberian Dinas Sosial Tanggamus. Namun, perlindungan seadanya tersebut jauh dari kata layak untuk menghadapi cuaca ekstrem.
Saat musim hujan deras turun, air masih merembes melalui terpal dan membanjiri bagian dalam rumah. Kondisi itu membuat Sudirman dan keluarganya harus menghadapi ketidaknyamanan sekaligus rasa khawatir, terutama pada malam hari.
“Sedih, Bang, kalau hujan deras turun. Atap terpalnya rembes, air masuk dan membanjiri bagian dalam rumah. Anak saya menangis terus kalau malam. Kami juga tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir ada orang jahat masuk. Bagian depan rumah sudah hancur dan tidak ada pintunya lagi,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan Ujang (47), Ketua RT 07 Kelurahan Baros. Ia mengaku telah berupaya mendorong percepatan penanganan dengan meminta pihak kelurahan menyusun proposal bantuan pascabencana.
Proposal tersebut, kata Ujang, telah dikirimkan sehari setelah kejadian kepada BPBD dan Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi.
Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu realisasi bantuan.
“Proposal sudah kami kirim sehari setelah kejadian. Saya juga bingung harus mencari informasi ke mana terkait kapan bantuan perbaikan rumah dua warga saya ini turun. Saya hanya bisa meminta mereka bersabar karena mungkin ada prosedur yang harus dilalui,” ujarnya.
>BPBD Akui Proposal Sudah Diterima, Bantuan Masih Menunggu Proses
Sementara itu, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tanggamus, Anhar Asir, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa proposal usulan bantuan dari warga melalui Kelurahan Baros telah diterima pihaknya.
Menurut Anhar, nota dinas terkait usulan bantuan tersebut bahkan telah ditandatangani Kepala BPBD Tanggamus. Namun, realisasi bantuan masih harus melalui sejumlah tahapan dan menunggu proses persetujuan pimpinan daerah.
“Ya, sudah masuk ke kami usulan dari warga itu. Nota dinasnya juga sudah ditandatangani Kepala BPBD. Nah, yang menjadi masalah untuk turunnya program bantuan itu ada proses yang harus dilalui. Kebetulan Pak Sekretaris Daerah dan Pak Bupati Tanggamus juga sedang tidak ada di kantor,” jelas Anhar.
Ia menerangkan, bantuan yang direncanakan untuk kedua warga tersebut bukan berupa uang tunai, melainkan sejumlah bahan material bangunan untuk membantu memperbaiki rumah yang rusak.
Anhar juga meminta agar warga terdampak bersabar karena usulan bantuan telah disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Sudah kami usulkan ke pimpinan. Hanya saja pimpinan masih banyak kesibukan di luar kantor, sehingga janji kami agak lambat turun. Pasti bantuannya turun, hanya membutuhkan waktu karena ada prosedurnya,” katanya.
> Warga Jangan Dibiarkan Menunggu Tanpa Kepastian
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Suaidi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp oleh Lihatwarta.id, belum memberikan penjelasan mengenai kepastian realisasi bantuan bagi kedua warga tersebut.
“Nanti ya, saya sekarang masih ada kesibukan. Nanti kita bicara lagi ya,” singkatnya.
Lambatnya realisasi bantuan ini patut menjadi perhatian serius Pemkab Tanggamus. Sebab, dalam penanganan bencana, kecepatan dan kepastian bantuan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak.
Prosedur administrasi memang diperlukan untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai ketentuan. Namun, prosedur semestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan warga berlarut-larut hidup dalam kondisi rumah rusak tanpa kepastian penanganan.
Terlebih, BPBD mengakui proposal telah diterima dan nota dinas telah ditandatangani. Artinya, proses administrasi setidaknya telah berjalan. Kini yang dibutuhkan warga bukan sekadar janji, melainkan kepastian kapan bantuan material benar-benar sampai ke lokasi.
Pemkab Tanggamus, khususnya Bupati dan Sekretaris Daerah, perlu menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana justru harus kembali menjadi korban lambannya birokrasi.
Jangan biarkan janji bantuan berhenti di meja administrasi, sementara warga masih harus bertahan di bawah atap terpal yang bocor setiap kali hujan turun. (*)
