JAKARTA — Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dr. Abu Rosid Istomi, S.Si.,M.Si., mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa (SIRUP Desa) melalui rangkaian workshop di tiga kabupaten.
Tim UKPBJ Kemendes PDT melaksanakan kegiatan tersebut dengan cakupan 50 desa sasaran pilot. Abu Rosid saat itu hadir langsung untuk membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan tentang percepatan pemanfaatan dan keberlanjutan inovasi ini.
Abu Rosid mengatakan Langkah ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang secara tersurat mengatur pengadaan barang/jasa di desa.
“SIRUP Desa merupakan inovasi dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat standardisasi, keterlacakan, dan keterpaduan informasi rencana pengadaan barang/jasa desa. Pengembangannya tidak hanya menyasar aplikasi, tetapi juga pembenahan proses bisnis, kualitas data, pembagian peran, dan kapasitas aparatur desa,”jelas Abu Rosid kepada Media ini senin (09/11/2026).
Menguatkan Transparansi Anggaran Desa
Dia menjelaskan Selama ini, publikasi anggaran desa sudah dilaksanakan. Namun publikasinya masih bersifat parsial di masing-masing platform yang dibuat desa. Ada yang menggunakan banner/baliho di balai desa, ada juga yang melalui Facebook dan website. Tidak seragam dan tidak terpusat.
“Jadi Filosofi SIRUP Desa adalah menyeragamkan model publikasi dalam satu data nasional yang terpusat dan dapat dilihat secara luas oleh masyarakat Indonesia,”terangnya.
Harapannya, kata dia pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa akan semakin baik, sehingga dapat mengurangi risiko fraud atau penyimpangan oleh pelaksana anggaran di desa. “Dana desa akan tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sekaligus mengurangi risiko perangkat desa berurusan dengan aparat penegak hukum,”ungkapnya.
50 Desa Ikuti Rangkaian Workshop dan Bimtek
Workshop dan bimtek dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada 26 Oktober 2026 untuk 15 desa; Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2026 untuk 20 desa; dan Kabupaten Serang, Banten, pada 2 November 2026 untuk 15 desa.
“Masing-masing desa diwakili hingga dua orang, dengan unsur yang disasar meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, kecamatan, dan UKPBJ. Sebaran ini sejalan dengan daftar 50 lokasi pilot yang telah ditetapkan secara resmi,”urainya.
Abu Rosid Juga mengaku hadir langsung untuk membuka dan memberikan arahan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Arahannya menekankan percepatan penggunaan SIRUP Desa sekaligus pentingnya memastikan inovasi ini dapat berlanjut setelah tahap uji coba. Pelibatan berbagai unsur pemerintah daerah dan desa merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan pengguna dan dukungan pelaksanaan di lapangan.
Dalam sesi praktik, peserta berhasil menggunakan akun masing-masing dan menginput kegiatan ke dalam aplikasi dengan pendampingan tim teknis UKPBJ. Aplikasi juga telah dapat digunakan langsung oleh operator desa. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan, sudah terdapat desa yang berhasil melakukan penginputan dan memperoleh persetujuan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP).
“Capaian tersebut menunjukkan kemajuan pada tahap penggunaan awal. Namun jumlah akun aktif, paket yang diinput, paket yang disetujui, dan hasil publikasi masih memerlukan rekap terverifikasi,”tambahnya.
Membangun Kolaborasi dan Kepastian Tata Kelola
Sebelum rangkaian workshop daerah, Abu Rosid juga memimpin dan mengarahkan koordinasi lintas unit dan lintas lembaga dalam pengembangan SIRUP Desa. Pertemuan Kemendes PDT bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 29 September dan 6 Oktober 2026 membahas penyelarasan proses bisnis, rancangan 15 elemen data utama, serta kebutuhan integrasi dengan ekosistem SIRUP Nasional.
Model yang dirancang menempatkan operator desa sebagai pihak yang menginput data, kepala desa sebagai pemberi persetujuan awal, dan UKPBJ Kemendes PDT sebagai pelaksana pemeriksaan kesiapan serta kualitas data. Integrasi dengan SIRUP Nasional tetap menjadi bagian dari pengembangan bertahap sesuai kesiapan teknis dan mekanisme yang disepakati bersama LKPP.
Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan pilot memiliki dasar resmi berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Nomor 236 Tahun 2026 tentang Lokasi Desa Pilot Project Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa, yang ditetapkan pada 5 Oktober 2026. Keputusan ini memuat 50 desa lokasi pengujian, pendampingan, dan pengumpulan bahan evaluasi: 20 desa di Kabupaten Bandung, 15 desa di Kabupaten Pringsewu, dan 15 desa di Kabupaten Serang.
Dukungan kebijakan lintas lembaga juga diupayakan melalui surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kepala LKPP tertanggal 14 Oktober 2026, perihal Permohonan Dukungan Publikasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa dalam SIRUP Nasional. Surat yang ditandatangani Menteri Yandri Susanto tersebut meminta dukungan penyelarasan kebijakan, proses bisnis dan standar data, fasilitasi interoperabilitas serta integrasi, dan koordinasi teknis. Surat ini merupakan permohonan resmi, sedangkan pelaksanaan integrasi masih mengikuti kesiapan dan kesepakatan teknis para pihak.
Sementara itu, penyusunan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang pedoman tata kelola publikasi rencana pengadaan barang/jasa di desa melalui SIRUP Desa menjadi bagian dari penguatan pengaturan.
Dari Uji Coba Menuju Keberlanjutan
Bagi Abu Rosid, percepatan pemanfaatan SIRUP Desa perlu berjalan beriringan dengan penyiapan keberlanjutan. Rancangan proyek perubahan telah menempatkan implementasi dalam tahapan PROVE, EXPAND, dan INTEGRATE, mulai dari pengujian model pada desa pilot, penyempurnaan serta perluasan bertahap, hingga penguatan interoperabilitas dan pemanfaatan data untuk tata kelola pembangunan desa berbasis bukti.
“Hasil workshop di tiga kabupaten menjadi modal awal yang penting karena peserta telah mencoba penggunaan aplikasi dan sebagian desa telah menyelesaikan tahapan persetujuan RUP. Tahapan berikutnya tetap memerlukan monitoring penggunaan, penjaminan mutu data, evaluasi hasil pilot, serta tindak lanjut atas kendala yang ditemukan agar manfaat inovasi dapat diukur dan dipertahankan,”pungkasnya (Mis)
