PKB Tanggamus Gelar Bedah Buku Islam dan Sosialisme, Tegaskan Politik Harus Berpijak pada Gagasan dan Keadilan Sosial

TANGGAMUS, LAMPUNG – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tanggamus memperkuat komitmen membangun tradisi intelektual melalui diskusi publik dan bedah buku Islam dan Sosialisme, karya HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPC PKB Tanggamus tersebut menghadirkan tokoh agama, anggota legislatif, pimpinan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta berbagai elemen kepemudaan. Forum ini menjadi ruang dialog lintas organisasi untuk membahas pemikiran keislaman, keadilan sosial, dan relevansi politik dalam kehidupan berbangsa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKB Tanggamus, Irwandi Suralaga, didampingi anggota Fraksi PKB DPRD Tanggamus, Zulki Qurniawan, Abdul Aris Azis, dan Buyung Alamsyah.

Turut hadir anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, H. Seh Ajeman, Ketua PCNU Tanggamus KH. Samsul Hadi, Ketua Majelis Tarjih PDM Tanggamus Ustaz Padloil Marjuni, serta Sekretaris PD Muhammadiyah Tanggamus Ustaz Ikhsan.

Sejumlah organisasi turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya DPD KNPI Tanggamus, GP Ansor, PMII, PCNU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya.

Dalam sambutannya, Irwandi Suralaga menegaskan bahwa diskusi publik dan bedah buku tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan politik melalui penguatan gagasan, pemikiran kritis, dan kesadaran sosial masyarakat.

Ia menilai, politik tidak boleh direduksi menjadi sekadar perebutan kekuasaan ataupun kepentingan elektoral. Politik harus memiliki pijakan ideologis, orientasi perjuangan, serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.

“PKB tidak ingin politik hanya dipahami sebatas persoalan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Politik harus memiliki landasan pemikiran, nilai perjuangan, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Karena itu, ruang-ruang diskusi seperti ini sangat penting untuk terus kita hidupkan,” tegas Irwandi.

Menurutnya, pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati memiliki relevansi untuk terus dikaji, terutama dalam memahami hubungan antara agama, perjuangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.

Irwandi juga menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Perbedaan latar belakang organisasi, pemikiran, maupun pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.

Sebaliknya, perbedaan harus ditempatkan sebagai kekuatan untuk memperkaya perspektif, menguji gagasan, dan melahirkan pemikiran yang lebih konstruktif bagi pembangunan daerah.

“Kami ingin Sekretariat DPC PKB Tanggamus menjadi rumah bersama bagi lahirnya gagasan-gagasan besar. Tempat semua kalangan bisa berdiskusi, bertukar pikiran, menyampaikan kritik, dan merumuskan ide demi kemajuan daerah. Kami percaya, pembangunan Tanggamus membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwandi berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari gerakan penguatan intelektual masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Menurutnya, pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka harus hadir sebagai bagian dari kekuatan perubahan yang memiliki wawasan, integritas, keberanian menyampaikan gagasan, serta kemampuan menawarkan solusi atas persoalan daerah.

Melalui kegiatan ini, DPC PKB Tanggamus ingin mempertegas bahwa tanggung jawab partai politik tidak berhenti pada aktivitas elektoral. Partai juga harus berperan dalam membangun pendidikan politik, memperluas ruang demokrasi, mengembangkan tradisi intelektual, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pesan utama yang ditegaskan dalam kegiatan tersebut adalah politik harus melampaui kepentingan kekuasaan. Politik harus dibangun di atas gagasan, nilai perjuangan, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial.

Dengan semangat tersebut, DPC PKB Tanggamus mendorong agar ruang-ruang diskusi publik terus tumbuh sebagai wadah pertukaran pemikiran dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.(*)