Tanggamus, Lampung — Potret pelayanan kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus kembali menuai sorotan. Warga Tampang Muda, Pekon Pematang Sawah, mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan pemeriksaan USG bagi ibu hamil akibat dokter yang disebut kerap tidak berada di tempat.
Kondisi ini memicu kritik terhadap lemahnya pengawasan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menjamin pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil.
Menurut dari hasil keterangan warga, pemeriksaan USG sering kali gagal dilakukan karena tenaga dokter tidak tersedia saat pasien datang ke fasilitas kesehatan.
“Kalau setiap kami mau USG, dokternya tidak ada. Perawat juga tidak bisa melakukan USG karena harus dokter,” ujar seorang warga, Senin (18/5/2026).
Keluhan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan bukan hanya dialami satu atau dua warga saja. Masyarakat menilai persoalan ini mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan kesehatan di wilayah pesisir yang hingga kini belum mendapat perhatian serius.
Akibat layanan yang tidak maksimal, ibu hamil terpaksa mencari pemeriksaan ke Kota Agung. Perjalanan itu bukan perkara mudah. Warga harus menyeberangi laut dengan biaya transportasi yang tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas terbatas.
“Kalau mau USG harus menyeberangi lautan ke Kota Agung. Belum ongkos, makan, bahkan kadang harus menginap. Kami ini masyarakat kecil,” keluh warga.
Situasi tersebut dinilai ironis. Di tengah berbagai klaim peningkatan pelayanan kesehatan yang terus digaungkan pemerintah daerah, masyarakat di pelosok justru masih kesulitan memperoleh layanan medis dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.
Persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi atau absennya tenaga medis semata. Ketidakhadiran dokter di fasilitas kesehatan menyangkut keselamatan ibu hamil dan janin, terutama bagi masyarakat pesisir yang memiliki akses terbatas terhadap rumah sakit.
Pemerintah daerah dinilai tidak boleh menutup mata terhadap kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin tenaga medis serta efektivitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka jargon pemerataan pelayanan kesehatan hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi nyata di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah hadir bukan hanya dalam program dan seremonial, tetapi benar-benar memastikan pelayanan kesehatan berjalan dan dapat diakses masyarakat tanpa harus mempertaruhkan biaya besar maupun keselamatan perjalanan laut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak fasilitas kesehatan maupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait keluhan warga tersebut. (*)
