PESAWARAN-Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, fokus Dalam pemulihan ekonomi mikro hingga tiga tahun kedepan, meski begitu mengajak kades bangkitkan kemandirian dan pemberdayaan desa.
Hal itu Dendi sampaikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh dan Punduh Pedada Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 secara _Virtual pada Senin (15/02/21).
“Dikatakan, Hal itu fokus di tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 tentunya adalah pemulihan ekonomi mikro,” jelas Dendi.
Menurutnya, beberapa kegiatan-kegiatan adalah bagaimana untuk mengangkat kembali geliat ekonomi mikro yang ada di desanya masing-masing.
“Dan arah kedepan adalah peningkatan agro industri, algrikulter dan hultikultur menjadi prioritas kedepan,” kata Bupati.
Maka dari itu sambung Dendi, tentunya pada tanggal 17 Februari 2021 akan ada launching program desa digital desa wisata tepatnya Desa Hanura.
“Itu menjadi turunan kepada seluruh desa-desa terkait tentang bagaimana mengangkat potensi desanya dengan beradaptasi dengan digitalisasi,” jelas Bupati.
Untuk itu lanjut Dendi mengajak seluruh kades ciptkakan kemandirian desa karena tidak bisa berpangku tangan begini terus dan tidak tahu sejauhmana bantuan pemerintah pusat terhadap desa.
“Apakah dana desa ini masih ada tahun-tahun kedepan tentu tidak tahu walaupun masih berharap tidak putus, maka saya mengajak mari pemberdayaan dan kemandirian desa itu digalakan,” ucap Dendi menimpali.
Kemudian lanjut Dendi, jangan berkutat di infrastruktur saja, sebab kemajuan desa bukan dari infrastruktur tetapi kemandirian desa pemberdayaanmasyarakat.
“Maka saya berharap mari desa gali PADes masing-masing, kekayaan desanya.mari dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dikembalikan kemaslatan masyarakatnya,” imbaunya.
Masih kata Dendi, usulan dalam musrenbang ini tentunya prioritas dan tidak ada kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat di desanya masing-masing.
“Kalau uangnya cukup kita akomodir semua, tapi kalau tidak cukup itu tadi kita harus bijak didalam menentukan skala prioritas untuk masyarakat dan tentunya akan dibahas bersama dewan, TAPD, dan banang bersama-sama dibahas secara efektif sehingga tepat sasarannya,” pungkasnya (Ndr)
