METRO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, kembali menggelar rapat paripurna bersama eksekutif, Senin (7/6/2021).
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, sejumlah fraksi DPRD Kota Metro menilai pendapatan daerah dari tahun ke tahun, progressnya sangat lambat dan tidak memenuhi harapan.
Hal tersebut diungkapkan Fraksi Partai NasDem terhadap pandangan umum fraksinya, atas Raperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD tahun 2020.
Melalui juru bicara (Jubir), Abdulhak, Fraksi NasDem mengungkapkan sesuai temuan BPK RI didapatkan adanya pajak yang tidak disetor oleh OPD selaku pemungut pajak, sehingga menurut BPK RI ada potensi pendapat yang belum dimanfaatkan sebesar Rp18.762.709.
Dikatakannya, dalam rekomendasi BPK RI juga disebutkan masih terdapat asumsi pendapatan yang belum dipungut sebesar Rp51.433.055 dari BLUD RSU Ahmad Yani, Sekretariat DPRD dan Dinas Koperasi dan UMKM.
Dalam rapat paripurna tersebut, Abdulhak juga mengungkapkan bahwa Fraksi Partai NasDem menyoroti temuan BPK RI terkait APBD 2020 diantaranya, pengeluaran dana untuk media cetak, dan online belum memenuhi sasaran, pemberian hibah oleh Pemkot Metro, kekurangan volume oekerjaan pada OPD pelaksana, dan terdapat 30 rekening bank atas nama SDN/SMP Negeri yang sudah tidak digunakan oleh bendahara.
Kemudian, lanjutnya, Dana BOS dan Bosda pada Dinas Pendidikan yang kurang setor sebesar Rp96.652.306, pengelolaan dan kinerja dari UPTD PAM, permasalahan adanya barang milik daerah Kota Metro sebesar Rp2.741.176.000,00 yang dibangun diatas aset pihak ketiga, dan peruntukan Dana bagi hasil sebesar Rp56,3 miliar, serta Tenaga Harian Lepas Pemkot Metro.
Sementara itu, Basuki mewakili 5 fraksi di DPRD Kota Metro yakni, Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanah Bangsa menyoroti arus kas, laporan neraca daerah catatan atas keuangan anggaran 2020. Karena, temuan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi kendala dimasa mendatang, pajak reklame, pajak restoran yang berkaitan dengan peningkatan PAD kota.
Lanjut Basuki, Peningkatan pengawasan, inovasi dan terobosan mengenai sumber daerah secara berkala sehingga dapat dicapai secara maksimal, belanja modal, tanah, gedung, bangunan, pemanfaatan aset
Dalam rapat paripurna tersebut, Basuki juga memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diraih Pemkot Metro. Diantaranya, predikat Opini WTP dari BPK RI, Perencanaan Pembangunan Terbaik di tingkat Provinsi Lampung, serta predikat Pelayanan Publik yang Sangat Baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan. (Rd)
