BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A), membangun sistem dokumentasi dan pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lintas sektor.
Pemkot Bandar Lampung, memberikan pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) di Hotel Emersia, Rabu (15/09/2021).
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, penguatan data terpadu ini merupakan upaya membangun sinergi antar lembaga dalam penanganan dan pendampingan khusus kekerasan, baik pada perempuan maupun anak.
“Sinkronisasi data kasus, dan laporan yang baik dan akurat dapat memudahkan kebijakan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Walikota, Eva.
Dia berharap, melalui kegiatan tersebut komitmen dan sinergisitas antara Pemkot dan LP3A semakin solid. Sehingga, terbangun sebuah sistem data online perlindungan perempuan dan anak dengan baik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung, Selly Fitriani, yang turut hadir dalam kegiatan menjelaskan, sistem dokumentasi dan pencatatan kasus kekerasan perempuan dan anak masih belum terkoordinasi.
Selly mengatakan, pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak masih ke antarlembaga seperti ke Polresta, Lada Damar, rumah sakit, atau Dinas PPPA.
“Masing-masing punya sistem. Jadi antara lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan pemerintah kota punya data masing-masing, tidak seragam. Datanya selalu berbeda, belum tersinergikan antara multi pihak,” kata dia.
Harapannya, lanjut dia, lintas sektor punya komitmen menginput data kasus kekerasan yang sedang didampingi. Data diinput oleh operator yang ditunjuk masing-masing instansi.
“Dan ini juga mesti disiasati jangan sampai double pencatatan kasus,” ujarnya.
Selly menegaskan, pentingnya sistem data terpadu pendokumentasian dan pencatatan kasus kekerasan perempuan dan anak agar pemerintah kota membuat program atau kebijakan yang mengacu pada data-data yang ada.
“Sehingga kebijakan yang dibuat, kedepan betul-betul sesuai kebutuhan untuk perlindungan, dan pelayanan serta mengarah pada upaya pencegahan dan penanganan,” pungkasnya.(ron/*)
