BANDAR LAMPUNG-Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung mencapai 37,42 persen. Untuk menjaga kelestariannya, maka Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung akan melakukan lima skema pengelolaan kawasan hutan.
Hal itu dilakukan untuk melindungi hutan di Lampung, yang banyak mengalami kerusakan, dan
menjadi penyebab utama bencana alam yang terjadi selama ini.
Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Lampung, Yayan Ruchyansyah mengatakan, lima skema itu yakni, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).
“Kelima skema itu, merupakan perhutanan sosial sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, atau masyarakat hukum adat,” ujarnya, Selasa (28/09/2021).
Dijelaskanya, hutan di Lampung banyak mengalami kerusakan. Berdasarkan data, saat ini sekitar 37,42 persen kawasan hutan di Lampung rusak.
Yayat mengatakan, kerusakan hutan terjadi tidak saja hutan produksi, akan tetapi merambah kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Dan terjadinya kebakaran dan penebangan hutan.
“Untuk melestarikan hutan itu, maka
Dishut akan menerapkan kehutanan sosial, dan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” imbuhnya.
Yayan menjelaskan, prinsip pengelolaan hutan Lampung dilakukan fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan mempertahankan kawasan hutan yang masih baik (Perlindungan Hutan), merehabilitasi kawasan hutan yang rusak (RHL, Perhutanan Sosial), dan menambah tutupan hutan di luar kawasan hutan negara (Penghijauan, Hutan Rakyat).
Kemudian, lanjutnya, masyarakat sekitar kawasan hutan sejahtera dengan cara pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Perhutanan Sosial), mendorong peran multi stakeholder dalam pengembangan usaha perhutanan sosial dan mengembangkan multi komoditas dan jasa lingkungan kawasan hutan.
“Selanjutnya, eksistensi kawasan hutan diakui dengan cara penguatan status, dan tanda batas kawasan hutan di lapangan, sosialisasi dan edukasi keberadaan dan manfaat kawasan hutan,” ungkap Yayan.
Sementara itu, Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) Soni MD Wicaksono, mengapresiasi langkah Dishut Lampung melakukan kehutanan sosial.
Ia menambahkan, hutan di Sumatera, khususnya Provinsi Lampung memang mengalami banyak kerusakan. Penyebabnya, adalah masyarakat itu sendiri. (Ron/*)
