BANDAR LAMPUNGHUKUM

Kemenpan RB Ingatkan Pembangunan MPP di Bandar Lampung

Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa saat kunjungi Pemkot Bandar Lampung, Selasa (12/10/2021). (foto: ist)

BANDAR LAMPUNG-Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Diah Natalisa meminta agar Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandar Lampung, mengedepankan kolaborasi yang baik dari semua instansi.

“Saya cuma mengingatkan, dalam pembangunan MPP harus kolaborasinya yang kuat. Artinya, membutuhkan komunikasi dan leadership yang baik, karena leading sektornya juga dari Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata Diah ketika mengunjungi Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, dalam untuk meningkatkan kualitas, Diah juga menambahkan MPP harus mengedepankan kualitas Sumber Daya Manusia dan hospitality (keramahan).

Ia menjelaskan, bahwa kunjungannya ke Pemkot Bandar Lampung adalah salah satu bentuk koordinasi Kemenpan RB, dengan Pemda untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pada Maret 2021 lalu, bersama 37 daerah di Indonesia lainnya, Wakil Walikota Bandar Lampung sudah menandatangani kesepakatan untuk pembuatan MPP. Jadi, hari ini kami datang untuk melihat aktifnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa banyak hal yang dibicarakan berkenaan dengan layanan publik yang perlu mendapatkan prioritas. Karena Mall Pelayanan Publik ini selain meningkatkan layanan untuk masyarakat juga bisa meningkatkan investasi kemudahan berusaha di Kota Bandar Lampung.

“Ini nantinya akan seperti one stop service area ya, integrasi berbagai macam layanan dari banyak instansi yang tergabung bersama-sama. Nanti akan bergabung layanan dari polisi, kantor agama, pajak, dan lain-lain, tergantung kebutuhan disini,” ujarnya.

Selain itu juga sudah dikoordinasikan pula bersama mengenai perencanaan layout, SDM, dan hal terkait lainnya agar bisa berjalan secara lancar.

“Intinya evaluasi kami pada 2 jenis layanan dasar disini yaitu dukcapil dan perizinan sudah mendapatkan penilaian yang baik. Harapannya kalau sudah berjalan ini dapat mempermudah masyarakat kedepannya,” tutupnya.

Diah menambahkan, sudah ada 44 MPP yang sudah diresmikan di Indonesia. Sedangkan, di Lampung baru Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) yang MPP sudah beroperasi. (ron/*)

Comment here