BANDAR LAMPUNG-Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang bersama Serikat pekerjaan DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang menolak rencana pemerintah yang akan mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, kemudian menganti dengan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan TKBM di Pelabuhan.
Nah, penolakan itu disuarakan bersama dengan segenap buruh dan para koordinator KRK (Kepala Regu Kerja) di kantor Koperasi TKBM Panjang, Senin (31/01/2022).
Dengan Dikomandoi Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, pihaknya menyatakan sikap yang isinya; Menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperaysi TKBM di Pelabuhan.
“Menolak pengalihkelolaan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) perusahaan bongkar muat (PBM),” ujarnya.
Selanjutnya, menolak tuduhan bahwa koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. Mempertahankan koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan Sebagaimana diatur dalam peraturan mentri No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan menengah Pasal (29) dan (30).
“Mendukung pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional di kawasan Pelabuhan melalui program nasional logistik ekosistem. Koperasi TKBM Pelabuhan siap mereformasi sistem dan tata kelola menuju koperasi yang modern akuntabel dan transparan serta profesional dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan,” pekiknya yang diamini oleh para buruh saat menyatakan sikap.
Dijelaskan Agus Sujatma Surnada, jika pernyataan sikap menolak pencabutan SK dia Dirjen 1 Deputi tersebut dilakukan oleh semua TKBM se-Indonesia. Karena itu pihaknya berharap kedepan agar jajaran seluruh TKBM agar melangkah lebih baik, namun tidak mencabut SK tersebut demi kesejahteraan buruh.
“Dasarnya jelas, karena ada hal-hal yang memang tidak sependapat dan sangat merugikan para buruh, sehingga sangat merugikan buruh. Dampaknya pun terhadap buruh jelas dan pasti, dan aturan KM 35 bisa berubah, kalau berubah otomatis dampak kesejahteraan mereka tidak berjalan,” paparnya.
Senada juga dikatakan Ketua Badan Pengawas (BP) Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Eriza. Ia menjelaskan jika aturan tersebut tetap di cabut maka buruh akan kehilangan induknya.
“Bilamana aturan tersebut tetap dicabut para buruh akan dikemanakan, seperti kesehatan, kesejahteraan, perumahan mereka mau gimana lagi, kacau ini buruh nanti kalau itu dicabut pokonya kami minta itu tetap di TKBM,” jelasnya.
Sementara, perwakilan KRK (Kepala Regu Kerja) Mumuh mengatakan, jika wacana pemerintah tersebut banyak merugikan para buruh pelabuhan.
“Ini wacana kebijakan apa, kami buruh sangat dirugikan, dari segi kesehatan,kesejahteraan dan pendidikan. Contoh kalau ada yang sakit atau butuh biaya lainnya, kami buruh mau kemana kalau ini dicabut, kami ngadu kemana wadah kami mana gak ada wadah lagi kami, apalagi kalau ada yang meninggal dunia atau sakit, kami ngadu kemana, kalau masih ada lembaga koperasi TKBM ada wadah kami mengadu,” keluhnya.
Ketua DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang, Ghojali mengatakan jika pihaknya menolak keras rencana pemerintah tersebut.
“Kalau ini dicabut semua buruh ini nantinya tidak ada yang merasakan sejahteraan semua dikelola PBM, kemana mereka mengadu, TKBM Pelabuhan Panjang saat ini sedang menggalakkan bagaimana anggota TKBM sejahtera, dimana sedang berjalan program perumahan. Makanya kami memohon kepada pemerintah pusat untuk pertimbangkan keputusan tersebut, jangan sampai kebijakan membuat sengsara rakyat kecil utamanya kaum buruh, kami hanya ingin hidup sejahtera,” tandasnya. (ron)
