BANDAR LAMPUNG-PT Domus Jaya (DJ) menyampaikan klarifikasi merebaknya kabar soal dugaan pemalsuan dokumen ekspor yang dituduhkan kepada perusahaanya.
Melalui Kuasa Hukum PT Domus Jaya, Adria Indra Cahyadi, dan Eddi Mulyono, didampingi manager operasional Bambang Sutejo menyampaikan, tidak benar pemberitaan yang selama ini beredar, bahwa PT Domus Jaya memalsukan dokumen ekspor.
Adria menyatakan, klarifikasi dilakukan agar pemberitaan yang menyudutkan tidak berlarut-larut, dan menjadi citra buruk bagi PT Domus Jaya.
“Kita sedang mempertimbangkan, langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menerus menyampaikan hal hal yang tidak benar. Karena itu, kami juga menyapaikan hak jawab dan klarifikasi PT Domus Jaya terhadap pemberitaan selama ini,” jelas Adria kepada sejumlah wartawan saat konfrensi pers, di hotel Gran Anugerah, Senin (08/08/2022).
Ia menjelaskan, faktanya PT Domus Jaya telah membatalkan ekspor tersebut sehingga adanya tuduhan pemalsuan terhadap data ekspor yang menimbulkan kerugian negara adalah tidak benar.
Menurutnya, pemberitaan yang muncul selama ini baru sepihak, dan yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada media itu, sangat merugikan serta merusak citra dan nama baik PT Domus Jaya serta para pengurusnya.
”Dugaan pemalsuan dokumen ekspor tersebut, nyata-nyata tidak benar sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak ketiga kepada PT Domus Jaya. Ini, telah dibuktikan adanya pemeriksaan APH dengan tidak ditemukannya pelanggaran hukum yang terjadi,” kata Adria.
Dikatakannya, hingga saat ini PT Domus Jaya telah kooperatif kepada aparat penegak hukum (APH), dengan hadir dari setiap panggilan atau pemeriksaan. Serta, mempersilakan APH untuk melakukan pemeriksaan serta melakukan tugasnya secara profesional.
”Setelah dilakukan pemeriksaan oleh APH, dan aparat bea cukai terhadap permasalahan tersebut didapatkan hasil bahwa tidak ada pelanggaran hukum baik secara pidana maupun administrasi yang dilakukan oleh PT Domus Jaya,” tukasnya.
Dalam pelaksanaan ekspor, kata Adria, apabila ada kekeliruan secara administratif merupakan hal yang wajar. Dan hal tersebut dapat ditanggulangi dengan sistem pelayanan ekspor impor yang disediakan oleh sistem kepabeanan RI.
”Hal ini sebagaimana di Pasal 82 ayat 5 Jo Pasal 82A Jo Pasal 85 UU Kepabeanan telah mengatur mekanisme yang jelas, dalam hal terjadi kekeliruan data yang disampaikan kepada pejabat kepabeanan berikut mekanisme keberatan dan banding sesuai ketentuan Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95 U Kepabeanan,” pungkasnya. (bud/*)
