DAERAHHUKUMLAMPUNG BARAT

Tuntutan 8 Bulan, Kuasa Hukum Korban KDRT di Lambar Protes

Kuasa Hukum korban Helda Rina. (foto: ist)

LAMPUNG BARAT-Menyikapi tuntutan delapan bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang melibatkan AD (38) seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lampung Barat, terhadap istrinya NMS (33), pihak Kuasa Hukum korban Helda Rina menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat keberatan atas tuntutan tersebut.

Pasalnya, tuntutan 8 Bulan tersebut belumlah sesuai dengan perbuatan telah dilakukan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan menyebabkan memar-memar dan trauma psikis yang cukup berat terhadap korban.

“Hal tersebut berdasarkan hasil Assesment dari psikiater yang disediakan UPT PPA Lampung, dan hasil visum Et Repertum yang terlampir dalam perkara,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Kamis (22/09/2022).

Menurut Hilda, selaku kuasa hukum korban yang ditunjuk langsung oleh Dinas PPA Kabupaten Lambar Nomor : 476/174/III.07/2022 menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi.

“Apalagi perbuatan terdakwa berkelanjutan mulai dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022, dan juga antara keluarga terdakwa maupun terdakwa terhadap keluarga korban dan korban tidak ada perjanjian perdamaian,” ungkapnya.

Hilda juga mengatakan terdakwa selama menjalani proses persidangan menunjukkan sikap tidak kooperatif dan berbelit-belit sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Ia juga mengungkapkan perkara pembanding pihaknya dengan kasus yang sama adalah Putusan Nomor: 96/Pid.B/2022/PN.Liwa dengan Terdakwa Roni Setiawan yang di tuntut JPU 2 tahun 6 bulan, sehingga sangat jauh sekali perbedaannya dan menimbulkan pertanyaan.

“Kami selaku Kuasa Hukum Korban patut mempertanyakan Integritas pihak JPU dalam hal mendukung program Pemkab Lambar yakni perlindungan perempuan dan anak,” tegasnya.

Lanjutnya, dari beberapa poin tersebut sama sekali tidak ada alasan memaafkan, apalagi untuk meringankan tuntutan terdakwa sehingga pihaknya selaku kuasa hukum yang di percaya oleh Dinas PPA Kabupaten Lambar sangat merasa keberatan.

“Kami akan segera membuat laporan dalam rangka menuntut keadilan yaitu dengan langkah menyurati Kejaksaan Agung RI dengan tembusan kemenkumham, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan tembusan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dinas PPA Lampung dan terakhir menyurati Mahkamah Agung RI,” jelasnya.

“Sesuai dengan azas Hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, bahwa Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka kami menilai bahwa tuntutan jaksa tersebut tidak sesuai dengan Kaidah dan Norma Hukum yang diatur dalam UU No: 23/2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,” imbuhnya.

“Saya berharap akan ada respon dari pemerintah terhadap upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban KDRT khususnya NMS (33) yang selama ini sudah sangat tersiksa atas perlakuan keji yang dilakukan oleh AD selaku suami sekaligus oknum ASN di Lambar,” pungkasnya. (Anton/Hendri)

Comment here