BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Lampung, di ruang auditorium BPK setempat, Senin (26/09/2022).
Gubernur Arinal menyampaikan, bahwa diperlukan kerja sama yang baik dari Pemda dan BPK dalam mewujudkan Good Governance.
“Dalam rangka mewujudkan good governance yang efektif dan efisien, tentu tidak terlepas dari tata kelola keuangan yang baik, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Menyadari akan hal ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPK,” ucap Arinal.
Gubernur melanjutkan bahwa kerja sama Pemprov Lampung dengan BPK selama ini juga telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maupun dengan Pengecualian (WDP) di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota se-Lampung.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun 2021, Pemprov Lampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Provinsi Lampung telah 8 kali secara berturut-turut meraih WTP, ” pungkasnya.
Gubernur berharap kerja sama antara BPK dan Pemda selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga peran Pemerintah dan BPK dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat membawa hasil yang optimal.
Disisi lain, Auditor Utama Keuangan Negara V Dori Santosa menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.
Saat ini, wujud transparansi dan akuntabilitas, tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan juga proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Pertanggungjawaban keuangan yang memperoleh opini WTP tersebut, akan lebih baik lagi apabila disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Hadir dalam Acara tersebut, anggota DPRD Lampung, Forkopimda, Kepala Perwakilan BPK yang lama Andri Yogama, Kepala Perwakilan BPK yang baru Yusnadewi, Kepala Kantor Instansi vertikal dan seluruh mitra kerja BPK, bupati dan walikota, serta anggota DPRD kabupaten/kota se-Lampung. (kmf)
