BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi tandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat (14/10/2022).
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni tersebut, dihadiri 57 anggota dewan.
Gubernur Arinal menyampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Lampung yang telah bersama-sama, dalam proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2023.
Paripurna ini, merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan KUA-PPAS yang akan menjadi bagian dalam menyusun Raperda APBD Lampung tahun 2023.
Gubernur Arinal melanjutkan, secara umum target asumsi makro pembangunan daerah tahun 2023, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung.
Pada KUA-PPAS tahun 2023, sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi Lampung diproyeksikan tumbuh 3,5 sampai dengan 4,5 persen, Laju inflasi akan dipertahankan pada tingkat 2 hingga 4 persen, Pendapatan per kapita penduduk pada kisaran 43 hingga 44 juta rupiah, Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar pada 4,3 hingga 4,0 persen, dan
Persentase Penduduk Miskin pada rentang 11,9 hingga 11,4 persen .
Selanjutnya, disepakati pula:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level angka 70,3 sampai dengan 70,6, Indeks Gini berkisar pada 0,302 sampai dengan 0,319, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104 hingga 105, Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,55 persen, dan Kondisi Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ditargetkan 77 persen dalam kondisi mantap, serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada level 7,066 persen.
Gubernur Arinal melanjutkan penetapan target Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan telah disesuaikan dengan:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal penyampaian rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan memperhatikan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka struktur Rancangan APBD 2023 disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp7, 412 triliun. Dengan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4, 146 triliun Pendapatan Transfer sebesar Rp3, 251 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14, 602 miliar.
Kemudian, Belanja Daerah sebesar Rp7, 381 triliun. Memperhatikan rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka terdapat Surplus anggaran pada Rancangan Struktur APBD tahun 2023 sebesar Rp30, 882 miliar, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pembiayaan Netto sebesar Rp30, 882 miliar, yang terjadi akibat selisih dalam Pembiayaan Daerah sebagai berikut
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp75 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp105, 882 miliar.
Sebagaimana diketahui, agenda strategis nasional berupa Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota serentak akan dilaksanakan tahun 2024, dan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No: 84/2022, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023 yang menyebutkan dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024.
Pemda menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi, dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing, dan tahapan Pilkada serentak sesuai dengan Permendagri No: 54/2019, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Permendagri No: 41/2020, tentang Perubahan atas Permendagri No: 54/2019.
Maka Pemprov Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan, dan pengawasan Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dalam Rancangan KUA-PPAS 2023 kepada KPU sebesar Rp125, 472 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp34, 081 miliar.
Gubernur Arinal menambahkan, selanjutnya rencana Belanja Daerah Pemprov Lampung tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan juga telah mengalokasikan, Kenaikan honorarium bagi Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) sebesar Rp500 ribu bagi 3.576 orang PTHL, Pembangunan Sport Center, Pembangunan Gedung TVRI, Gedung Perpustakaan, Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi serta pembangunan di Lingkup Pertanian dalam arti luas, Pembangunan gedung Unit Sekolah Baru SMKN di Pulau Tabuan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dan SMAN di Kecamatan Wiralaga Kabupaten Mesuji, Alokasi gaji PPPK tahun 2023 berdasarkan formasi usulan PPPK Pemprov Lampung tahun 2022, Alokasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan termasuk didalamnya BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Honorer NUPTK untuk 5.890 orang, alokasi bantuan keuangan hibah kepada Partai Politik (Parpol) bertambah sebesar Rp4, 800 miliar.
Nota Kesepakatan KUA-PPAS tahun 2023, merupakan pedoman dan landasan dalam melakukan penyusunan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2023, untuk dapat dibahas bersama DPRD Lampung.
Dengan telah diselesaikannya, tahapan Kesepakatan KUA-PPAS tahun 2023 ini, maka selanjutnya kami akan segera melakukan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah berdasarkan Kesepakatan KUA tahun 2023 yang telah ditandatangani bersama ini.
Hadir dalam Rapat Sekretaris Daerah, Inspektur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro. (kmf)
