BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM tersebut, bukan saja memberikan dampak pada perekonomian tetapi juga menjadi masalah sosial politik.
Hal itu, disampaikan Gubernur Arinal saat diskusi dalam kegiatan Coffee Morning Berbagi Inspirasi Daerah (Comorbid) Lampung, di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (26/10/2022).
Diskusi tersebut, dihadiri oleh Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT Pertamina, Awan Raharjo, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Kapolda Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Forkopimda, Bupati/Walikota, dan Kepala OPD.
Menurut Arinal, BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran, dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki finansial tinggi, sedangkan masyarakat di kalangan bawah tidak dapat merasakan dampaknya.
“Permasalahan lainnya, yang relevan dengan alokasi subsidi BBM yang tidak tepat adalah menjadi pengganggu utama dalam mendorong laju pembangunan negara. Karena, subsidi BBM yang harus ditanggung APBN terus meningkat, sehingga membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit dan penyediaan infrastruktur bergerak amat lambat,” jelasnya.
Arinal juga menyampaikan, bahwa secara letak geografis, Provinsi Lampung merupakan gerbang Pulau Sumatera, dan menjadi pintu masuk dan persinggahan jalur trabsportasi menuju ke provinsi lainnya di Pulau Sumatera.
“Lampung ini adalah daerah persinggahan, banyak yang mau ke provinsi lain di Sumatera, tapi ngisi BBM-nya di Lampung, makanya persediaan bahan bakar bersubsidi di Lampung selalu habis,” ujarnya.
Jadi, lanjut Arinal, saya minta kepada Pertamina agar Lampung menjadi perhatian, ekonomi kita bagus tapi tidak punya daya dukung untuk bergerak.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Arinal juga mengapresiasi masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga BBM, serta pihak-pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif pasca kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Wilayah Sumbagsel PT Pertamina, Awan Raharjo, menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Lampung dalam menjamin ketersediaan, dan distribusi BBM bersubsidi sudah sangat tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No: 191/2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, Pertamina saat ini sedang mensosialisaikan Program Subsidi Tepat, agar BBM bersubsidi dapat tersalurkan dengan lebih baik. Kami juga mendukung penuh dan mensupportvlangkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur dan Pemprov Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay meminta agar Pertamina bisa lebih giat dalam mensosialisasikan Program Subsidi Tepat, terutama kepada masyarakat disektor Petani, Nelayan dan masyarakat di pedalaman yang membutuhkan BBM bersubsidi.
“Kelemahannya dari Perpres BBM Bersubsidi ini adalah pengawasan, untuk itu penting agar pertamina lebih giat berkoordinasi dengan TNI-Polri maupun semua stake holder terkait agar dapat bekerjasama dengan baik,” jelas Mingrum.
Sedangkan, Kapolda Lampung, Irjen Pol Akhmad Wiyagus menyatakan, mendukung sepenuhnya semua program Gubernur Arinal Djunaidi, terutama dibidang pengamanan dan ketertiban.
“Mari kita kerja sama, saling mengawasi, saya akan menjalankan komitmen ini sesuai dengan kewenangan kepolisian,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Pj Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah mengatakan,
sudah membentuk tim satgas untuk melakukan monitoring BBM bersubsidi, dan dari 8 SPBU yang berada di Pringsewu, semuanya berjalan lancar dan normal.
“Sebelumnya memang ada permasalahan, bahwa ada beberapa petani kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi walaupun sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait, tapi sudah dikomunikasikan dengan Pertamina, dan sekarang sudah tidak ada kendala. Namun l, karena saat ini sedang memasuki musim tanam, jadi saya mohon kepada Pertamina, kesiapan BBM Bersubsidi agar dapat terjaga hingga akhir tahun,” jelasnya. (bud/kmf)
