Bandarlampung — Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2024 dengan Tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah Untuk Kesinambungan Pembangunan” melalui Virtual Meeting, dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (22/05/2024).

Rakornas yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah bagi upaya menciptakan pengawasan intern yang tidak hanya harmonis, tapi juga bisa berjalan maksimal dalam mengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam arahannya, Presiden Joko Wododo menyampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam upaya mengawal kesinambungan pembangunan. Ia mengatakan sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan.

Selain itu, Presiden memaparkan bahwa tantangan negara semakin berat karena program dan belanja pemerintah akan semakin besar dan berharap agar BPKP dapat berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk menebalkan fungsi pengawasan.

“Kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara maju mengalahkan negara berkembang. Saat ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” ujarnya.

Adapun rapat ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu arahan dari Pimpinan Kementerian Koordinator terkait dengan komitmen dan harapan atas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola, serta mendorong akselerasi penuntasan program pembangunan jangka menengah di bidang Perekonomian, bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, serta bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia terkait dengan arah dan upaya penguatan profesionalisme auditor intern pemerintah, termasuk dalam penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dan penguatan pengendalian risiko kecurangan.

Untuk sesi kedua, terdapat pemaparan terkait dengan kebutuhan dan strategi kolaborasi, serta sinergi APIP dalam pengawasan dari Deputi Kepala BPKP bidang PIP Perekonomian dan Kemaritiman, Deputi Kepala BPKP bidang PIP Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Kepala BPKP bidang Akuntan Negara, Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Kemudian diakhiri dengan simpulan serta penutup dari Kepala BPKP. (*/kmf)