TULANGBAWANG BARAT– Respons cepat Ketua DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba), Busroni, yang turun langsung mengurai kemacetan akibat antrean BBM di sejumlah SPBU mulai mendapat tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pemerintah Kabupaten Tubaba melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) menyatakan siap menindaklanjuti permintaan DPRD untuk melakukan pengawasan dan penertiban di dua SPBU yang belakangan menjadi titik kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan Tubaba melalui Kepala Bidang Lalu Lintas, Herson, mengatakan pihaknya segera turun ke lapangan guna mengevaluasi kondisi lalu lintas di sekitar lokasi SPBU yang kerap dipadati antrean kendaraan.
“Kami akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Nanti akan dilakukan peninjauan dan langkah-langkah yang diperlukan agar antrean kendaraan tidak sampai mengganggu arus lalu lintas,” ujar Herson saat dikonfirmasi.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperindag Tubaba, Nazaruddin. Menurutnya, pihaknya melalui Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU yang menjadi sorotan.
“Kami akan melakukan pemantauan terkait stok BBM dan distribusinya. Ini penting untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga dan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan,” kata Nazaruddin.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tubaba Busroni turun langsung ke SPBU 24.345.109 Kali Miring dan SPBU 24.345.116 Candra Mukti, Simpang PU, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Minggu (14/6/2026), setelah antrean kendaraan mengular hingga memakan badan jalan dan menyebabkan kemacetan parah.
Di lokasi, Busroni bahkan ikut mengatur arus kendaraan yang tersendat. Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan sekadar antrean kendaraan, tetapi juga menyangkut pengawasan stok dan distribusi BBM yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Koperindag melakukan pengecekan terhadap ketersediaan BBM di SPBU, sementara Dinas Perhubungan diminta mengambil langkah konkret untuk menertibkan antrean kendaraan yang selama ini memicu kemacetan.
Busroni juga menyoroti perlunya transparansi dari pengelola SPBU terkait jumlah stok BBM yang tersedia setiap hari. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kapasitas pelayanan yang mampu diberikan dan tidak terjadi antrean panjang yang tidak terkendali.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti dugaan aktivitas kendaraan pengecor yang dinilai memperparah kepadatan antrean di sejumlah SPBU.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kepentingan masyarakat, Busroni memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar segera melakukan pembenahan sistem antrean. Jika tidak ada perubahan, DPRD Tubaba siap memanggil pihak pengelola untuk dimintai pertanggungjawaban.
Bahkan, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap izin operasional SPBU yang dinilai tidak mampu mengendalikan antrean hingga mengganggu ketertiban umum.
Langkah cepat DPRD yang kini diikuti respons OPD terkait diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan antrean BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Publik pun menanti sejauh mana pengawasan pemerintah mampu mengurai kemacetan sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tepat sasaran. (Jim)
