Tanggamus Lampung – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) dan Ikatan Mahasiswa dan Muda Mudi (IKAMM) Kabupaten Tanggamus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tanggamus, Lampung, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti persoalan lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah desakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT Arkora Hydro Tbk.
Massa juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara transparan dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang dituding melibatkan perusahaan tersebut. Selain itu, mereka mendesak agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan turut dievaluasi apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa PT Arkora Hydro Tbk harus bertanggung jawab apabila terbukti terdapat dampak lingkungan yang merugikan masyarakat maupun ekosistem di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Apabila terbukti melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kami meminta pemerintah mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin dan penghentian seluruh aktivitas operasional perusahaan,” tegas perwakilan massa dalam aksi tersebut.
Selain isu lingkungan, demonstran juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat daerah. Massa mendesak Bupati Tanggamus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik, termasuk mencopot Direktur RSUD Batin Mangunang serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, massa turut meminta aparat terkait mengusut dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Tanggamus. Mereka menilai praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi pemerintah.
Pada sektor pendidikan, demonstran juga mendesak dilakukan audit dan investigasi terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan demi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)
