Tubaba — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan tema “Perkuat Narasi, Hilangkan Opini Negatif”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Bupati Tubaba, Rabu (17/06/2026).
Bimtek yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026 tersebut diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan Mursalin, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap berbagai isu yang berkembang, tetapi juga aktif menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Komunikasi publik yang baik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu sesuai fakta,” ujar Iwan.
Menurutnya, media sosial kini menjadi ruang utama masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Karena itu, aparatur pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat, Aidil Adrian Pattikraton, S.T., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam menghadapi fenomena post-truth, yaitu kondisi ketika persepsi publik sering kali terbentuk lebih cepat dibandingkan fakta yang sebenarnya.
Menurut Aidil, derasnya arus informasi di media sosial dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang baik dan terencana.
“Di era digital saat ini, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya dengan mengisi ruang-ruang publik melalui narasi yang benar, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Aidil.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah harus dibangun berdasarkan prinsip jelas (clear), konsisten (consistent), dan kredibel (credible). Selain itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki kesamaan narasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
Aidil berharap melalui kegiatan tersebut seluruh OPD dapat lebih aktif memproduksi konten informasi yang berkualitas, tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga menyampaikan program, layanan, inovasi, serta capaian pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, narasumber Bimtek, Juwendra Asdiansyah, menyampaikan bahwa perubahan pola komunikasi masyarakat yang kini didominasi ruang digital menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian strategi komunikasi secara menyeluruh.
Menurutnya, masyarakat saat ini hidup dalam era percakapan digital, di mana opini dan persepsi dapat terbentuk lebih cepat daripada fakta. Fenomena tersebut diperkuat oleh kondisi post-truth, ketika informasi yang paling sering dilihat dan dibagikan justru lebih mudah dipercaya dibandingkan kebenaran yang sesungguhnya.
“Jika pemerintah tidak aktif mengisi ruang publik dengan informasi yang benar dan berkualitas, maka ruang tersebut akan diisi oleh narasi lain yang belum tentu sesuai dengan fakta. Karena itu, komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan,” ujar Juwendra.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut mampu memahami informasi secara kritis, tetapi juga harus memiliki kemampuan menyampaikan informasi publik secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Juwendra mengingatkan bahwa informasi bernuansa negatif umumnya lebih cepat menarik perhatian masyarakat dibandingkan informasi positif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang mampu memperkuat narasi pembangunan, memperkenalkan berbagai capaian daerah, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan komunikasi publik, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menghadirkan informasi yang lebih terbuka, responsif, dan terpercaya bagi masyarakat.
Sejalan dengan tema “Perkuat Narasi, Hilangkan Opini Negatif”, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun komunikasi publik yang efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, informatif, dan dekat dengan masyarakat. (*JIM)
