Tanggamus Lampung – Harga beras premium di sejumlah pasar di Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan paling terasa pada sejumlah merek beras premium yang dijual di Pasar Gisting dan Pasar Kotaagung.
Berdasarkan penelusuran MediaRakata, harga beras premium merek PM, WP, dan Raja Udang kini berada di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per sak isi 10 kilogram. Sebelumnya, beras dengan merek tersebut masih dijual sekitar Rp150.000 per sak.
Kenaikan juga terjadi pada beras premium merek LS dan Bintang. Harga yang sebelumnya berada di angka Rp150.000 per sak kini naik menjadi sekitar Rp155.000 per sak.
Yuni, salah seorang pemilik toko sembako di kawasan Pasar Gisting, mengatakan kenaikan harga beras terjadi secara bertahap. Menurutnya, salah satu tanda sebelum harga naik adalah berkurangnya stok dari pemasok.
“Untuk saat ini harga beras terus mengalami kenaikan untuk yang kualitas premium. Biasanya saat akan naik ada ciri-ciri stok kosong. Begitu dapat kabar dari pemasok stok tersedia, pasti mengalami kenaikan harga,” ujar Yuni, Sabtu (21/8/2026).
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang sembako, tetapi juga pelaku usaha kuliner yang menjadikan beras sebagai salah satu bahan utama.
Edi, pemilik rumah makan pecel lele, mengaku kesulitan menyesuaikan kenaikan harga beras dengan harga jual makanan. Ia memilih tetap menggunakan beras berkualitas baik agar tidak mengecewakan pelanggan.
“Usaha saya ini sangat berpengaruh pada kualitas beras. Saya tidak ingin konsumen saya pergi gara-gara nasi yang kurang bagus kualitasnya,” katanya.
Menurut Edi, kenaikan harga beras premium membuat margin keuntungan usahanya semakin tipis. Di sisi lain, menaikkan harga makanan juga bukan pilihan mudah karena dikhawatirkan membuat pelanggan keberatan.
“Terkadang agak sulit mengimbangi dengan harga jual per porsi makanan. Mau saya naikkan, takut kemahalan. Jadi terpaksa dijual dengan harga yang sama dengan keuntungan tipis,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Hamidah, warga Kotaagung. Ia mengatakan kenaikan harga beras menjadi beban tambahan bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.
“Bukan cuma beras yang naik, kebutuhan pangan yang lain juga terus naik meski sedikit demi sedikit. Terkadang saya sering bingung membagi uang belanja dari pemberian suami yang cuma buruh harian serabutan,” katanya.
Diduga Terkait Meningkatnya Permintaan MBG
Sejumlah warga dan pelaku usaha menduga meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan bahan pangan di pasar.
Meningkatnya permintaan dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai berpotensi memengaruhi pola distribusi bahan pangan. Sebagian pemasok diduga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan SPPG, sementara pasokan untuk konsumsi masyarakat umum menjadi lebih terbatas.
Ketika ketersediaan barang di pasar berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga di tingkat konsumen pun berpotensi terdorong naik.
Namun, dugaan keterkaitan antara pelaksanaan program MBG dan kenaikan harga beras tersebut masih perlu dibuktikan melalui data resmi mengenai produksi, stok, distribusi, volume penyerapan SPPG, serta perkembangan harga di tingkat penggilingan dan pasar.
Di tengah kondisi tersebut, operasi atau pasar murah yang telah beberapa kali digelar pemerintah daerah dinilai masyarakat belum memberikan dampak signifikan terhadap harga beras di pasar umum.
Kondisi ini menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok yang langsung bersentuhan dengan daya beli masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan stok, serta melakukan pengawasan terhadap rantai pasok agar kenaikan harga tidak terus berlanjut dan semakin membebani masyarakat.
Terutama menjelang kebutuhan pangan yang terus meningkat, stabilitas harga beras tidak cukup hanya ditangani melalui pasar murah. Pengawasan stok, distribusi, dan transparansi rantai pasok menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG berjalan tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.(*)
