PESAWARAN-Persoalan pertanahan yang menjadi polemik di Kabupaten Pesawaran harus segera diselesaikan bersama masyarakat dengan cara santun dan profesional.
Demikianlah yang diungkapkan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama ATR/BPN Pesawaran dan OPD terkait di Pesawaran, Rabu (9/6/2021).
Dendi menjelaskan, bahwa permasalahan pertanahan di Pesawaran sudah lama terjadi. Carut marut legalitas terkait kepemilikan lahan yang saat ini menjadi isu strategis di bumi andan jejama.
“Contohnya ada yang mengaku memiliki surat tanah dari jaman Belanda, ada yang dari tanah adat, saling klaim satu sama lain juga banyak terjadi,” kata bupati Dendi.
Selain itu, permasalahan pertanahan di Pesawaran juga ditambah dengan startegisnya wilayah Pesawaran yang memiliki empat kawasan register sehingga sering kali terjadi permasalahan lahan tersebut.
“Jangan sampai disana menjadi bancakan dan lahan kegiatan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar dendi menimpali.
Oleh karena itu, guna menyelesaikan permasalahan ini, harus dilakukan dengan pendekatan dengan cara bijak dan persuasif.
Kemudian pihak terkait menginventarisir setiap permasalahan dan membuat legalitas sertifikat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Dendi meyakini, apabila pertanahan di Pesawaran tidak ditata dengan baik maka tidak menutup kemungkinan sepuluh tahun kedepan akan muncul kembali masalah serupa.
“Kalau tidak ditata pertanahanya dalam waktu 10 tahun kedepan bisa hancur, rusak dan terjadi keributan di masyarakat,” ungkap dendi.
Dengan demikian, melalui rakor ini menemui titik terang dalam permasalahan pertanahan di Bumi Andan Jejama.
Selain itu, setelah rakor ini selesai OPD masing-masing membuat peta dan menginventarisir permasalahanan yang menjadi domainnya.
“Buat kajian setelah rakor ini, lakukan inventarisir permasalahan tanah sesuai dengan domain OPD masing-masing,” imbau Dendi.
Sementara itu dilain sisi, Kepala ATR/BPN Pesawaran, Darman Hutasoit mengatakan kegiatan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria bertujuan untuk menata kembali struktrur ke agrarian pertanahan di Pesawaran.
“Meliputi dua hal yakni penataan aset dan penataan akses,” kata Darman singkat.
Diketahui, dalam acara ini hadirpula Kepala Kanwil BPN/ATR Lampung diwakili oleh Kabid Penataan, Maria Irmina Dwi Sara, Sekda Pesawaran, Kesuma Dewangsa, dan berbagai OPD Pesawaran.(Ndr)
