TANGGAMUS – Keretakan pada ruas jalan Talang Padang–Sumanda menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Tanggamus. Dewan meminta kerusakan tersebut segera dievaluasi secara teknis dan diperbaiki sesuai spesifikasi pekerjaan. Terlebih, proyek infrastruktur tersebut menggunakan anggaran pinjaman daerah sehingga kualitas pembangunan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini dibahas dalam rapat yang melibatkan Komisi III dan pimpinan DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan langsung DPRD ke lokasi proyek.
Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Agung Setyo Utomo, S.T., M.M., menegaskan bahwa keretakan jalan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kerusakan dan menentukan metode perbaikan yang tepat.
DPRD meminta setiap titik keretakan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan dan hasil pemeriksaan teknis. Perbaikan harus mengacu pada spesifikasi pekerjaan, bukan sekadar menutup retakan pada permukaan beton.
Bahkan, untuk bagian yang mengalami kerusakan berat, pembongkaran dan pengecoran ulang perlu dilakukan apabila hasil evaluasi teknis menyatakan konstruksi tidak memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut dinilai penting agar kerusakan tidak kembali terjadi setelah jalan digunakan masyarakat. DPRD tidak menginginkan perbaikan yang hanya bersifat sementara tanpa menyelesaikan penyebab utama keretakan.
Berdasarkan pembahasan rapat, progres pekerjaan disebut baru mencapai sekitar 40 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 60 persen pekerjaan yang harus diselesaikan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena keretakan sudah ditemukan saat pekerjaan belum rampung. Karena itu, sisa pekerjaan harus diawasi secara ketat agar kualitas konstruksi tidak kembali menimbulkan persoalan.
DPRD menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berpatokan pada laporan progres dan administrasi proyek. Pemeriksaan harus mencakup mutu material, ketebalan beton, metode pengecoran, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, Jon Novri, menjelaskan bahwa konstruksi perkerasan beton pada ruas jalan tersebut sejak awal dirancang tanpa tulangan besi dan dikerjakan dalam satu tahap.
Jon Novri juga menyebut ketebalan beton sebesar 20. Namun, satuan ukuran yang dimaksud belum dijelaskan secara terperinci sehingga perlu dipastikan melalui dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis proyek.
Menurut Jon Novri, jenis perkerasan yang digunakan telah disesuaikan dengan klasifikasi jalan dan desain yang ditetapkan sejak awal.
Dalam kesempatan tersebut, Jon Novri juga menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak pernah ada setoran yang berkaitan dengan proyek pekerjaan jalan.
Terlepas dari penjelasan tersebut, persoalan keretakan tetap harus dijawab melalui pemeriksaan teknis yang objektif. Kualitas hasil pekerjaan menjadi hal utama yang harus dibuktikan oleh seluruh pihak terkait.
Mengingat proyek tersebut menggunakan dana pinjaman daerah, tanggung jawab terhadap mutu pembangunan tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang digunakan menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman, dan memiliki masa manfaat panjang.
DPRD meminta Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan Inspektorat menjalankan fungsi serta tanggung jawab masing-masing secara maksimal.
Kontraktor wajib memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, sementara konsultan pengawas dan Dinas PUPR harus memastikan setiap tahapan konstruksi memenuhi ketentuan teknis.
DPRD juga menghendaki hasil evaluasi keretakan segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Bagian jalan yang terbukti tidak memenuhi persyaratan harus diperbaiki sesuai rekomendasi teknis, sedangkan sisa pekerjaan wajib diawasi hingga dinyatakan memenuhi standar.
DPRD menegaskan, keberhasilan pembangunan bukan sekadar jalan selesai dikerjakan. Kualitas harus terjamin, anggaran harus dipertanggungjawabkan, dan masyarakat harus menerima manfaat dari pembangunan tersebut.(*)
