Tanggamus Lampung– Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanggamus menjadi peringatan serius bagi keselamatan pengguna jalan, terutama kalangan pelajar. Dari 146 kasus kecelakaan yang tercatat sepanjang Januari hingga Oktober, sebanyak 96 korban berusia 10–25 tahun. Korban meninggal dunia mencapai 60 persen.
Data tersebut mendorong Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus memperketat penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dinilai berisiko memicu kecelakaan.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, AKP Rudi Khisbiyantoro, mengatakan kelompok usia 10–25 tahun mendominasi jumlah korban kecelakaan. Angkanya mencapai lebih dari separuh total korban.
“Sejak Januari hingga Oktober, tercatat 146 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Tanggamus,” kata Rudi.
Ia mengatakan kepolisian kini memusatkan penindakan pada sembilan jenis pelanggaran. Sasaran tersebut meliputi berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, tidak menggunakan helm, dan melampaui batas kecepatan.
Polisi juga menindak pengendara yang menggunakan telepon seluler saat berkendara, menerobos lampu merah, memakai knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong, serta menggunakan lampu strobo tanpa peruntukan yang sah.
Penindakan lebih keras diterapkan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat balap liar. Polisi menyatakan akan menahan kendaraan tersebut.
“Kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat balap liar akan kami tahan,” ujar Rudi.
Kendaraan baru dapat diambil setelah pemilik mengganti knalpot dengan knalpot standar pabrik. Penggantian itu harus dilakukan langsung di kantor polisi.
Di luar penindakan, Satlantas Polres Tanggamus mengandalkan pendekatan preventif melalui program Police Go To School. Program tersebut diklaim telah menjangkau hampir seluruh sekolah di wilayah Tanggamus.
Bagi pelajar yang kedapatan melanggar aturan, polisi akan memanggil orang tua mereka. Langkah itu dilakukan untuk mendorong tanggung jawab keluarga dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.
“Kami memanggil pihak orang tua untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi memberikan izin berkendara kepada anak yang masih di bawah umur,” kata Rudi.
Namun, kepolisian mengakui persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kedisiplinan pelajar dan pengawasan orang tua. Keterbatasan transportasi umum juga menjadi faktor yang membuat sebagian orang tua membiarkan anaknya membawa kendaraan sendiri ke sekolah.
Rudi mengatakan minimnya fasilitas angkutan umum menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat.
“Kami menyadari minimnya fasilitas angkutan umum menjadi salah satu faktor yang memaksa orang tua membiarkan anaknya membawa kendaraan sendiri ke sekolah,” ujarnya.
Tingginya jumlah korban usia muda menunjukkan bahwa persoalan keselamatan lalu lintas di Tanggamus membutuhkan penanganan lebih luas. Penegakan hukum terhadap pelanggar perlu berjalan beriringan dengan edukasi, pengawasan keluarga, serta ketersediaan transportasi yang aman dan terjangkau bagi pelajar.
Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, upaya menekan angka kecelakaan berisiko hanya menjadi penindakan sesaat, sementara kerentanan pelajar di jalan raya tetap berlangsung.(*)
