LAMPUNG SELATAN-Tim monitoring Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) menemukan sejumlah kejanggalan pada alat pencatat debet air (flow meter, red) milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni.
Pasalnya, dari hasil monitoring Tim Terpadu Pengawasan, Penertiban, dan Evaluasi Perizinan Perusahaan (PPEP2) Kabupaten Lamsel, ternyata PT ASDP memiliki 7 titik sumur. Namun, yang beroperasi hanya 5 sumur bor.
Mirisnya, dari 5 sumur bor yang digunakan tersebut, hanya ada 3 sumur bor yang mempunyai alat pencatat debet air (flow meter, red). Padahal, semua penggunaan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), harus ada flow meter untuk mengukur volume penggunaaan air.
Menurut Ketua Tim Terpadu PPEP2 Kabupaten Lamsel, Sefri Masdian, pihaknya menemukan volume air yang dibayarkan pajaknya, hanya yang dijual ke kapal, dan bukan jumlah produksi seluruh sumur bor yang dimiliki PT ASDP.
Selain itu, lanjutnya, jumlah volume air yang dilaporkan ke BPPRD Lamsel tidak didukung dengan dokumen pendukung seperti pencatatan volume air pada awal, dan volume air pada akhir periode, yang ada hanya berupa laporan saja.
“Jika seperti ini, jelas menimbulkan kecurigaan, karena yang dilaporkan tidak akurat. Harusnya, disertai dokumen pendukung,” kata Sefri Masdian yang juga Kepala Dinas Kominfo Lamsel, Jumat (10/09/2021).
Terkait dengan laporan untuk penetapan tagihan Pajak Air Bawah Tanah, Sefri juga meminta kepada pihak perusahaan agar melaporkan penggunaan air tanah sesuai dengan yang digunakan.
“Itu sudah ada meterannya, laporkan apa adanya, jangan di mark-up atau dikurangi. Sebab, jika dikurangi, tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Petugas kami nanti akan melakukan pengecekan secara berkala,” tukasnya.
Sebelumnya, hasil monitoring Tim Terpadu PPEP2 Lamsel di PT Wika Beton, Rabu (08/09/2021) silam, juga mendapati adanya pelanggaran.
Tim Terpadu PPEP2, mendapati bahwa perusahaan tersebut belum membayar Pajak Air Tanah triwulan ke-2, yakni April, Mei, dan Juni.
Sedangkan, pihak PT Wika Beton berdalih, belum membayar Pajak Air Tanah triwulan ke-2 lantaran belum ada tagihan dari BPPRD Kabupaten Lamsel.
Sementara itu, pihak BPPRD belum menerbitkan tagihan karena memang belum ada laporan pemakaian air tanah dari PT Wika Beton.
“Kami meminta kepada pihak perusahaan, agar segera melaporkan penggunaan air tanahnya, sehingga setelah dilaporkan, maka BPPRD dapat segera menerbitkan surat tagihan,” jelas Sefri.
Dia juga menekankan, pembayaran Pajak Air Tanah dari perusahaan sangat mempengaruhi PAD, yang nantinya akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
“Karena pajak itu, akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” pungkasnya. (Lim/*)
