TANGGAMUS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
Opini WTP yang yang diraih oleh Pemkab Tanggamus ini, berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
LHP-LKPD tahun 2021 tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Andri Yogama kepada Bupati Tanggamus, Dewi Handajani dan Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, belum lama ini.
Dalam penyerahan LHP itu, digelar secara bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya yakni, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Kabupaten Tulangbawang Barat dan Mesuji.
Ketua BPK RI Perwakilan Lampung, Andri Yogama mengatakan, penyerahan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas merupakan amanat dari Pasal 17 UU No: 15/2004.
Dimana, pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.
“Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Dewi Handajani usai penyerahan LHP mengucapkan rasa syukur, karena Kabupaten Tanggamus kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-7 kalinya, dimana lima diantaranya diraih berturut-turut.
“Terimakasih kepada tim BPK, mudah-mudahan hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi koreksi dan perbaikan untuk kami lakukan kedepannya, dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Dikatakannya, pemeriksaan LHP-LKPD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, dengan diserahkannya LHP-LKPD tahun 2021, bisa menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah kedepan. Dengan demikian, diharapkan akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menyadari masih perlu perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, LHP ini menjadi masukan untuk perbaikan kedepannya, serta besar harapan kami untuk dapat kembali mendapat opini WTP kedepannya,” harapnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan menyampaikan dari hasil pemeriksaan, dalam pengelolaan keuangan tahun 2021 masuk kategori WTP.
“Kami jajaran legislatif sesuai tupoksi, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti. Sehingga, kedepan tata kelola keuangan Pemkab Tanggamus dapat lebih baik lagi,” pungkasnya.(Man)
