TULANGBAWANG BARAT-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite.
Ketua F-Partai Demokrat DPRD Tubaba, Paisol mengatakan, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan hal yang keliru. Karena, kenaikan tersebut dapat menimbulkan inflasi harga bahan pokok lainnya secara besar-besaran. Selain itu, tingkat kelangkaan BBM bersubsidi juga bakal menjadi-jadi.
Hal itu bakal menjadi momok menakutkan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Tubaba yang saat ini masih didominasi oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Yang tentunya sangat memerlukan uluran tangan pemerintah.
“Karena harga bahan pokok naik semua, akan tetapi hasil pertanian masyarakat di Kabupaten Tubaba justru menurun. Jadi ekonomi masyarakat saat ini sedang kurang baik. Kalau ditambah lagi beban kenaikan BBM. Masyarakat makin sengsara. Apalagi kalau harganya naik. Tambah susah,” ujar pria yang juga Ketua Komisi lll DPRD Tubaba ini, Sabtu (27/8/2022).
Ia menceritakan, kala itu, dizaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai penguasa saat ini melakukan aksi demo sampai menangis. Karena kenaikan harga BBM bersubsidi, yang nilainya hanya Rp300. Namun saat ini mereka (PDI-P) hanya berdiam diri.
“Dulu jaman pak SBY, partai penguasa yang sekarang demo. Padahal kenaikannya hanya Rp300,” ulasnya.
Selain itu, menurutnya secara perlahan pemerintah juga mulai mengarahkan masyarakat untuk membeli BBM nonsubsidi. Hal itu ditandai dengan kelangkaan BBM bersubsidi di Pom Bensin dan menjamurnya Pertashop (kios BBM nonsubsidi-red).
“Boleh kita katakan, masyarakat saat ini dicekoki banyak pertashop. Pertashop itu adalah bahan bakar nonsubsidi. Ini yang didapati di Tiyuh-tiyuh (desa-red) yang ada di Tubaba. Dan kenapa kita lihat mobil-mobil selalu mengantri di pom bensin yang ada di Tubaba,” kata dia.
Paisol juga menyoroti nilai kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencapai 30% dari harga saat ini. Ia menilai pernyataan yang menyebutkan kenaikan harga untuk menyelamatkan APBN yang hampir jebol karena subsidi itu bukan alasan yang tepat.
“Kadang-kadang kita agak bingung dengan perhitungan pemerintah. Ada asumsi seperti yang ramai beredar di media, bahwa menyatakan bahwa harga BBM jenis pertalite mestinya naik sampai angka Rp17 ribu.
Padahal di negara-negara lain, seperti Malaysia. Harga BBM turun bukan naik. Kalau dibilang sudah jebol anggaran subsidinya Rp502 triliun, ya yang menghitung kan pemerintah sendiri,” kata dia.
Paisol menyebut pemerintah juga hanya akal-akalan semata dalam menaikan harga tersebut. Persoalan BBM bersubsidi sama halnya dengan subsidi gal elpiji.
“Sekarang gas elpiji aja sudah naik harganya. Jadi masyarakat sudah membeli dengan harga yang mahal. Sementara pengusaha-pengusaha besar disubsidikan. Kenapa masyarakat menengah kebawah tidak. Kenapa tidak diberantas mafia-mafia ini kalau benar mau dihitung untung ruginya negara,” ungkapnya.
Paisol menyarankan pemerintah untuk memangkas program yang tidak mempunyai manfaat yang luas kepada masyarakat. Seperti pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan proyek kereta cepat (MRT).
“Kan kita masih banyak jalan lain. Sekarang mau membangun IKN, kereta cepat. Itu apa manfaatnya. Yang ga prioritas itu disingkirkan dulu. Harus fokus pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (Jim)
