PESAWARAN – Penyelenggaraan Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) tahun 2023 adalah Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB dari level pusat hingga ke daerah dan juga Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Pesawaran, H. Dendi Ramadhona saat mendampingi Kepala BPBD Kabupaten Pesawaran, Sofyan Agani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) Tahun 2023 sekaligus Pameran Industri Kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” bertempat di Arena Jakarta International Expo Kemayoran Hall B1 dan B2, Kamis (02/03/2023).
Dikatakan Bupati Dendi, penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2023 adalah sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait, baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“ Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB dari level pusat hingga ke daerah dan juga Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023,” tuturnya, dalam keterangan resmi yang diterima media ini.
Bupati juga menjabarkan tujuan lainnya adalah Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024, penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD untuk tahun 2023 dan 2024, sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD 2025-2029 terkait kebencanaan di daerah.
Sementara, Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, Pentingnya penanganan Bencana Daerah terlebih tahap Pra Bencana.
“Pemerintah harus tanggap terhadap potensi bencana di daerahnya, dan yang terpenting dalam hal tersebut adalah penyiapan pada tahap Pra bencana, untuk langkah antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban bencana,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengimbau agar Pemda setempat membuat sistem terhadap peringatan dini kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dibuat skenarionya lalu disosialisasikan.
“Pemda harus punya sistem tanggap bencana mulai dari Peringatan Dini bencana, lalu buat skenario tanggap bencana misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi secara detail dan di ajarkan agar meminimalisir korban,” imbaunya.
Menurut Kepala Pusat BNPB Pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yakni pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.
Bahkan, bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi. Seperti Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana alam dengan jumlah 533 kali kejadian dan disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.
Diketahui, Rakor dihadiri Para Menteri, Komisi VIII DPR RI, Forkopimda Se-Indonesia, Kepala Daerah Se – Indonesia, Kepala. BPBD Se – Indonesia, Ormas dan para awak media. (Indra)
