Tanggamus Lampung –Potret memprihatinkan kembali terlihat di tengah masyarakat. Jalan rusak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah justru diperbaiki menggunakan uang swadaya warga. Kondisi ini memicu kritik tajam dari masyarakat yang menilai pemerintah gagal menjalankan kewajiban dasar dalam menyediakan infrastruktur layak bagi rakyat.
Bertahun-tahun warga Panca Warna disebut harus menghadapi jalan berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui. Ironisnya, ketika harapan terhadap bantuan pemerintah tak kunjung datang, masyarakat memilih bergerak sendiri dengan mengumpulkan uang secara swadaya demi menutup kerusakan jalan yang semakin parah.
“Setiap tahun rakyat bayar pajak, tapi ketika jalan rusak rakyat juga yang harus patungan memperbaiki. Lalu pemerintah kerjanya apa?” ujar seorang warga dengan nada kecewa. Minggu (10/5/2026)
Kondisi tersebut dinilai menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Warga menilai pejabat terlalu sibuk dengan seremoni dan pencitraan, sementara persoalan mendasar masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata.
Hendi, (48) salah satu warga, pancarwarna RT 14 menegaskan bahwa swadaya masyarakat bukan berarti pemerintah boleh lepas tangan. Menurutnya, gotong royong warga muncul karena keadaan memaksa, bukan karena masyarakat rela terus menutupi kelalaian pemerintah.
“Warga ini terpaksa bergerak sendiri karena terlalu lama menunggu. Jangan sampai pemerintah justru nyaman melihat rakyat menanggung semuanya,” tegasnya.
Di lapangan, kondisi jalan rusak disebut telah menghambat aktivitas ekonomi warga, membahayakan pengendara, hingga menyulitkan anak-anak sekolah yang setiap hari melintas. Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut.
Kritik masyarakat kini semakin tajam. Warga mempertanyakan ke mana anggaran infrastruktur dialokasikan jika jalan utama masyarakat tetap hancur dan rakyat harus keluar uang sendiri untuk memperbaikinya.
Situasi ini menjadi ironi besar di tengah slogan pembangunan yang terus digaungkan. Ketika rakyat kecil dipaksa urunan memperbaiki jalan, publik menilai ada kegagalan serius dalam menghadirkan keadilan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Warga mendesak pemerintah segera turun tangan dan berhenti membiarkan masyarakat berjuang sendiri. Sebab jika jalan rusak saja rakyat harus menanggung sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlahan bisa ikut runtuh.
Di lapangan, kondisi jalan rusak disebut telah menghambat aktivitas ekonomi warga, membahayakan pengendara, hingga menyulitkan anak-anak sekolah yang setiap hari melintas. Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut.
Kritik masyarakat kini semakin tajam. Warga mempertanyakan ke mana anggaran infrastruktur dialokasikan jika jalan utama masyarakat tetap hancur dan rakyat harus keluar uang sendiri untuk memperbaikinya.
Situasi ini menjadi ironi besar di tengah slogan pembangunan yang terus digaungkan. Ketika rakyat kecil dipaksa urunan memperbaiki jalan, publik menilai ada kegagalan serius dalam menghadirkan keadilan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Warga mendesak pemerintah segera turun tangan dan berhenti membiarkan masyarakat berjuang sendiri. Sebab jika jalan rusak saja rakyat harus menanggung sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlahan bisa ikut runtuh.(*)
