TULANG BAWANG BARAT – Dibukanya Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Partai Golkar.
Ketua DPD II Partai Golkar Tubaba, Putra Jaya Umar, berharap proses seleksi yang saat ini berlangsung benar-benar mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan kesesuaian latar belakang pendidikan peserta dengan jabatan yang dilamar.
Diketahui, Pemkab Tubaba membuka seleksi untuk tujuh jabatan strategis, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Menanggapi hal tersebut, Putra Jaya Umar menegaskan bahwa jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah idealnya diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
“Yang lebih baik itu sesuai basis pendidikannya. Misalnya Kepala Dinas PUPR harus dari orang teknik. Begitu juga jabatan di bidang kesehatan maupun pendidikan, harus diisi oleh orang yang memang memiliki kompetensi dan latar belakang yang relevan,” ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (13/9/2026).
Menurutnya, keberhasilan suatu organisasi perangkat daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memimpinnya. Karena itu, proses seleksi terbuka harus benar-benar berorientasi pada sistem merit.
“Lebih penting rekam jejak dan kompetensi dibandingkan kedekatan dengan pimpinan daerah. Jangan sampai guru dijadikan Kepala Dinas Kesehatan atau penempatan lainnya yang tidak sesuai kompetensi,” tegasnya.
Selain mengedepankan profesionalisme, Putra juga berharap momentum seleksi terbuka ini dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi aparatur sipil negara (ASN) putra daerah yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Kami berharap momentum ini memberikan kesempatan kepada pejabat putra daerah yang memang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Tubaba,” katanya.
Meski Partai Golkar hanya memiliki satu kursi di DPRD Tubaba, Putra memastikan partainya tetap akan mengawal proses seleksi agar berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Golkar ikut mengawasi seleksi terbuka ini. Walaupun kursi Golkar di DPRD Tubaba hanya satu, kami tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan prosesnya berjalan baik dan menghasilkan pejabat yang profesional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Mutasi dan Pengembangan BKPSDM Tubaba, Rahman, menyampaikan bahwa pendaftaran peserta dibuka mulai 10 hingga 24 Juni 2026 melalui laman ASN Karier BKN. Seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip merit system guna menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah. (Jim)
