TULANG BAWANG BARAT– Polemik antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mulai berdampak langsung kepada masyarakat.
Di tengah keluhan soal kemacetan dan dugaan maraknya aktivitas pengecoran BBM bersubsidi, harga Pertalite di tingkat warung eceran kini dilaporkan menembus Rp14.500 per liter.
Kondisi tersebut memicu keresahan warga sekaligus memperkuat dukungan terhadap langkah Ketua DPRD Tubaba Busroni dan Pemerintah Kabupaten Tubaba yang mulai turun tangan menyoroti dua SPBU yang selama ini menjadi pusat antrean kendaraan.
Salah seorang pemilik warung eceran yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku terpaksa menjual Pertalite dengan harga lebih tinggi setelah mendapat informasi kenaikan harga dari pemasok.
“Kami dihubungi agen, katanya harga Pertalite ikut naik. Padahal pemerintah tidak ada mengumumkan kenaikan BBM subsidi. Mau tidak mau kami jual Rp14.500 per liter,” ujarnya.
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan adanya kenaikan harga Pertalite. Warga menduga tingginya harga di tingkat eceran dipengaruhi sulitnya mendapatkan BBM subsidi akibat antrean panjang yang terjadi hampir setiap hari di sejumlah SPBU.
Sejumlah warga bahkan menilai persoalan yang terjadi bukan semata karena keterbatasan stok, melainkan diduga berkaitan dengan aktivitas kendaraan pengecor yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.
“Solar itu bukan langka, tapi dibeli mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi untuk ngakali aturan. Sudah tepat Ketua DPRD turun langsung. Kalau SPBU buka pagi, kenapa kendaraan bisa antre dari tengah malam?” kata Ishak, salah seorang warga Tubaba.
Menurutnya, praktik-praktik semacam itu perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengurangi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi.
Di tengah polemik tersebut, publik juga dibuat heboh oleh unggahan salah satu warga di media sosial yang mengaku menemukan kejanggalan pada barcode pembelian BBM miliknya.
Pemilik kendaraan berpelat nomor BE 8101 QN itu mengaku terkejut saat mengetahui barcode yang masih berada dalam penguasaannya tercatat melakukan transaksi pengisian BBM di SPBU 24.345.116 Candra Mukti, Simpang PU.
“Mobil saya ada di rumah, barcode saya pegang. Kok bisa tercatat mengisi minyak di SPBU Candra Mukti?” tulisnya dalam unggahan yang ramai diperbincangkan warganet.
Unggahan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi dari netizen.
Salah satunya dugaan adanya praktik penggandaan atau cloning barcode yang kemudian digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan transaksi BBM subsidi.
Meski demikian, dugaan tersebut masih sebatas asumsi yang berkembang di media sosial dan belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tubaba Busroni turun langsung ke SPBU 24.345.109 Kali Miring dan SPBU 24.345.116 Candra Mukti, Kecamatan Tulangbawang Tengah, setelah antrean kendaraan mengular hingga memakan badan jalan dan menyebabkan kemacetan parah.
Tak hanya melakukan pemantauan, Busroni bahkan ikut mengatur arus lalu lintas yang tersendat akibat antrean kendaraan.
Ia menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Merespons sikap DPRD, Pemerintah Kabupaten Tubaba melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) menyatakan siap melakukan peninjauan lapangan serta pengawasan terhadap distribusi BBM di SPBU yang menjadi sorotan.
Warga berharap langkah DPRD dan pemerintah daerah tidak berhenti pada pemantauan semata, tetapi juga mampu mengungkap akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang, kelangkaan BBM di tingkat masyarakat, hingga melonjaknya harga Pertalite eceran.
Publik kini menunggu hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah, termasuk menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. (Jim)
