TANGGAMUS, LAMPUNG – Penanganan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang ditangani Satreskrim Polres Tanggamus kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, tersangka Achmad Bastari yang telah ditetapkan sejak 2023 hingga kini belum ditahan, sementara proses penyidikan pidana masih menunggu kepastian putusan perkara perdata terkait sengketa lahan warisan keluarga.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen kuasa APHB yang digunakan dalam proses pengalihan nama lima sertifikat tanah hak milik atas nama Hj. Waywunah di Dusun Kebun Kelapa, RT 01/05, Pekon Sukarame, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus.
Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP Khairul Yasin Ariga, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengulur-ulur penanganan perkara. Menurutnya, terdapat dua perkara yang saling berkaitan, yakni sengketa perdata atas kepemilikan lahan dan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
“Tidak ada maksud sengaja menunda perkara ini. Achmad Bastari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat penyidikan sebelumnya pada kasus pidana pemalsuan tanda tangan APHB. Karena persoalan ini ada dua perkara, jadi yang pertama kami selesaikan yang perkara perdatanya dulu, setelah itu baru pidananya dimajukan,” ujar Khairul saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Penetapan Achmad Bastari sebagai tersangka telah dilakukan sejak 2023. Namun, hingga November 2026, belum ada penahanan terhadap tersangka. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihak pelapor karena perkara telah berjalan cukup lama sejak laporan polisi dibuat pada Oktober 2022.
Kasus ini bermula dari laporan Devi Noviana terhadap kakak kandungnya, Achmad Bastari, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah peninggalan orang tua mereka.
Pelapor menduga terjadi upaya penguasaan lima bidang tanah warisan dengan mengubah nama pemegang hak dari Hj. Waywunah menjadi Achmad Bastari.
Dugaan pemalsuan tersebut terungkap setelah Devi mengajukan permohonan pemblokiran lima sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus pada September 2022. Sehari setelahnya, pihak BPN memanggil Devi dan memperlihatkan dokumen surat kuasa APHB yang di dalamnya tercantum tanda tangan Devi bersama enam saudara lainnya.
Devi mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.
“Saya dan enam saudara saya yang lain bertanda tangan di surat itu, namun tanda tangan itu dipastikan palsu,” ungkap Devi melalui suaminya, Heru Widodo. Pada Jum’at, (13/11/2026).
Karena upaya penyelesaian melalui musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil, persoalan tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Tanggamus pada 4 Oktober 2022.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/1134/X/SPKT/POLRES TANGGAMUS/POLDA LAMPUNG.
Penyidik Tunggu Amar Putusan Perdata
Khairul menjelaskan, sejak laporan diterima hingga saat ini, penyidik telah berupaya memfasilitasi mediasi dengan melibatkan penasihat hukum masing-masing pihak. Upaya tersebut dilakukan mengingat para pihak masih memiliki hubungan keluarga.
Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, penanganan laporan tetap dilanjutkan.
Saat ini, menurut Khairul, penyidik masih menunggu kepastian hasil perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa lahan tersebut. Setelah mengetahui amar putusan pengadilan, penyidik akan menentukan langkah lanjutan terhadap perkara pidana dugaan pemalsuan tanda tangan APHB.
“Ya, saat ini kami sedang menunggu hasil putusan perdatanya dulu. Kalau kami sudah tahu hasil putusan siapa yang memenangkan perkara sengketa lahannya, baru kemudian kami melanjutkan pada perkara pidana soal pemalsuan tanda tangan APHB yang dilaporkan oleh Ibu Devi waktu tahun 2022 lalu itu,” jelasnya.
Ia juga meminta pihak pelapor berkoordinasi dengan penasihat hukum untuk memastikan isi putusan perkara perdata yang dimaksud.
Khairul mengaku mendapat informasi bahwa perkara perdata tersebut kemungkinan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, pihak penyidik belum menerima informasi resmi mengenai amar putusan maupun pihak yang memenangkan sengketa.
“Sepertinya soal perdatanya sudah beres dan sudah inkrah. Cuma kami belum tahu amar putusan pengadilan itu apa isinya dan siapa pemenangnya. Jadi nanti kalau sudah selesai perkara itu, baru soal pidananya kami lanjutkan,” tandasnya.
Kepastian Hukum Menjadi Sorotan
Lamanya penanganan perkara ini menempatkan kepastian hukum sebagai persoalan penting yang perlu mendapat perhatian. Terlebih, status tersangka telah disandang Achmad Bastari sejak 2023, sementara laporan dugaan pemalsuan tanda tangan telah disampaikan sejak 2022.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang terlibat.
Putusan perkara perdata memang menjadi bagian penting dalam memahami sengketa hak atas tanah. Namun, perkembangan penanganan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Tanggamus belum mengumumkan langkah lanjutan penyidikan pidana karena masih menunggu amar putusan perkara perdata diterima dan diketahui secara resmi.(*)
