LAMPUNG UTARA-Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan vaksinasi perdana Covid-19, Senin (1/2/2021).
Vaksinasi perdana dipusatkan di dua rumah sakit yakni RSD HM Mayjend Ryacudu dan RSU Handayani Kotabumi.
Sebanyak 15 pejabat dari unsur Forkompimda plus ikut dalam pelaksanaan suntik vaksin sinovac tersebut di antaranya, Sekda Lampura, Asisten I, Wakil Ketua DPRD, Dandim 0412/LU, Kapolres, Kajari, serta dari unsur tokoh masyarakat setempat hingga perwakilan insan Pers.
Dalam kesempatan itu Bupati Lampura, Budi Utomo, sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Lampura, Budi Utomo berhalangan mengikuti vaksinasi perdana di gelar di kabupaten berjuluk Bumi Ragem Tunas Lampung (Ratula) itu karena berbagai faktor. Sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, namun tetap memberikan dukungan dengan hadir disana.
“Saat ini usia saya sudah 63 tahun, sementara syaratnya rentang 18-59. Kebetulan juga Sekda setelah diperiksa tensi darahnya 170, jadi harus ditunda dulu. Begitu juga dengan Asisten I, tapi ada perwakilan lainnya, “kata Bupati.
Pihaknya berharap program vaksinasi dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab, menurutnya itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi ditengah pendemi. Sesuai arahan pemerintah pusat, khususnya dibawah Kepemimpinan Presiden-RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma’aruf Amin.
“Program vaksinasi ini salah satu tujuannya memutus mata rantai penyebaran covid-19, oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh elemen. Agar tetap dapat berkreasi, meski ditengah pendemi. Untuk mendorkng roda perekonomian masyarakat, “terangnya.
Budi menjelaskan bahwasanya vaksin yang disuntikkan telah telah melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai peraturan bangsa. Mulai dari kalayakan dari BPOM dan MUI untuk kehalalannya. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi, sehingga aman dipakai.
“Sudah kita lihat sendiri tadi, semua aman-aman saja. Dan kita terus mendorong seluruh rakyat akan menerima secara cuma-cuma (gratis), “terangnya.
Budi menegaskan pemerintah daerah menyiapkan anggaran dalam program vaksinasi itu, bila terjadi keterlambatan dari pusat. Soal penyaluran sampai ke daerah, sehingga dapat memenuhi target yang diamanahkan pemerintah.
“Tentunya melalui pembahasan bersama legislatif, kalau ada keterlambatan tetap akan diakomodir pemda. Melalui pembiyaan daerah, “imbuhnya.
Pelaksanaan vaksinasi, lanjut Budi, dilakukan secara bertahap selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Pada tahap awal berlangsung sampai April 2021, dilanjutkan tahap kedua sampai Maret 2022.
Dengan rincian, tenaga kesehatan di bulan Januari dan Februari, dilanjutkan mulai April aparat. Seperti TNI, Polri, Penegak Hukum dan bagian Pelayanan Masyarakat lainnya yang rentan.
“Meski telah divaksin, kita mesti tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya yakinkan ini telah teruji klinis dari pemerintah,” pungkasnya. (*/ica/dra)
