PESAWARAN-Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pesawaran, M Iqbal mengimbau Kepala Desa (Kades) untuk segera membentuk Tim Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memverifikasi dan validasi guna mengantisipasi data dan bantuan yang diterima tepat sasaran, sesuai surat yang telah dilayangkan melalui camat, Kamis (11/2/21).
Plt Kepala Dinsos M Iqbal mengatakan, Kades di imbau untuk segera melakukan verifikasi validasi DTKS, sehingga data yang telah tersusun disampaikan ke Kementrian atau Dinsos sesuai kondisi di lapangan.
“Jadi yang disampaikan kepada kami,
itu data riil saja, nah nantinya sistem yang akan mengkoreksi data tersebut, yakni sistem dari pusat,” ujarnya.
Dikatakan Iqbal, pihaknya tidak bisa mencoret data seorang penerima bantuan karena yang mengatur semua itu sistem.
“Jadi terkait semua pendataan ini, harus dimulai dari tingkat desa,” imbuhnya.
Menurut Iqbal, Kades semestinya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), agar data yang dihimpun dari masing-masing desa benar-benar data riil.
Iqbal mengatakan, jika Kades telah membentuk Tim DTKS, maka sudah otomatis akan terjadi penguatan data tersebut.
“Pendataan dan survei tim di lapangan, semuanya dibawah kendali
Kades. Untuk itu, diimbau Kades untuk segera membentuk Tim DTKS,” ujarnya.
Dijelaskanya, Dinsos mendapat surat dari Kementerian yaitu surat gradusi/pengurangan, Kementerian menargetkan pengurangan ada yang mandiri dan ada yang alami. Kalau graduasi mandiri, mereka yang mundur menerima bantuan dengan sukarela, dan kalau yang alami ada komponen-nya. Seperti, BST, PKH dan BPNT, siapa yang menentukan seseorang dapat tidaknya bantuan tersebut adalah pemerintah melalui sistem.
“Saat ini kami sedang terbentur persoalan, yakni validasi NIK tidak valid. Itupun jadi persoalan, makanya kami bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” pungkasnya. (Ndr).
