PESAWARAN-DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar sidang Paripurna penyampaian tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) di gedung DPRD kabupaten setempat, Senin (5/7/2021).
Dalam sidang paripurna dihadiri oleh Sekdakab Kesuma Dewangsa mewakili
Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona.
Dikatakannya, tujuh Raperda yang disampaikan kepada DPRD yakni, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PDAM), dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LPPB).
Dijelaskan Kesuma, Raperda Pokok-Pokok PKD merupakan perubahan kebijakan Pemda yang diatur dalam UU No: 23/2014, tentang Pemda yang memberikan dampak cukup besar, termasuk pengaturan mengenai PKD.
Jadi, lanjutnya, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No: 12/2019, tentang PKD sebagai pengganti dari PP No: 58/2005, tentang PKD, merupakan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan untuk menjaga 3 pilar tata PKD yang baik yaitu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Kesuma juga menyatakan, hal itu merupakan turunan dari UU No: 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah. Maka, Perda Kabupaten Pesawaran No: 8/2012, tentang Pembentukan PDAM perlu disesuaikan.
“PP No: 54/2017 menjadi dasar hukum baru, bagi BUMD termasuk didalamnya PDAM. Jadi, terbitnya PP tersebut untuk tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yaitu, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi,” tukasnya.
Selanjutnya, kata Kesuma, untuk Raperda LPPB mencakup
dua aspek yaitu, aspek sosial dan aspek yuridis. Dari aspek sosial, berkaitan dengan efisiensi, produktivitas, dan efektifitas pemanfaatan keserasian dalam penyelenggaraan LPPB, untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkanya, tindak lanjut dari PP No: 1/2011, tentang Penetapan dan Alih
Fungsi LPPB, dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan dan UU No: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Ndr)
